www.mas-adieb.tk

Adakah Korupsi Gurem? Untuk mengejar target kuantitas?

2011-12-31T07:07:00.000-08:00

Bulanini rasanya kurang enjoy untuk posting, namun tiba tiba tergerak juga karenabeberapa saat yang lalu ditawari teman kasus korupsi di Pengadlan Tipikor untukmendampingi jadi penasehat hukumnya.

Yangmenggelitik bukan fee atau uang jasa hukum yang diberikan namun lebih daribesaran nilai yang di dakwakan oleh pihak kejaksan pada calon klien. Awalnyasaya sempat terkejut juga, macam apa ini. Yang trilunan belum terselesaikan danmasih berkutat pada keterangan tersangka, yang berarti belumdilimpahkan ke Pengadilan Tipikor namun kasus yang ada ditangan saya ini kok …

Namunsetelah saya baca koran hari ini, tgl 31 Desember 2011, mulailah saya pahamimengapa demikian. Rupanya sebagaimana dapat dilihat dalam Jawa Pos dihari yangsama dalam halaman Metropolis kolom 2 dengan judul berita “ Jaksa Rajin Babat Korupsi Gurem “ barulahsaya mengerti, meskipun ada bantahan dari pihak Kejati Jatim.

Secarastatistik disebutkan bahwa Korupsi Gurem yang kini ditangani Pengadilan Tipikoradalah :

Penyalahgunaan Bantuan Raskin

Penyalahgunaan Raskin

Dana Ajudikasi

Pengadaan tanah

Pengadaan alat pertanian

Rp 4 juta

Rp 7 juta

Rp 11 juta

Rp 20 juta

Rp 21,5 juta

Kasus Korupsi di Jatim

Kerugian Negara diatas 1 Milyars 33 kasus

Lerugian Negara dibawah 1 Milyard 140 kasus.

Dikutip dari harian JawaPos tanggal 31 Desember 2001 halaman 29 kolom 2-5

Dalamkacamata hukum memang bebasnya terdakwa dari jeratan hukum bukan karena tidakmenjalani tindak pidana saja namun ada kalanya karena:

èKarena dakwaan jpu tidak mengena / cermat, biasanya diputus dengan bebasdemi hukum

èKarenaterbukti tidak tidak melakukan / berbuat pidana biasanya diputus bebas murni

èKarenasuap / terserah kesepakatan mafioso di lembaga peradilan umum.

èDibentukopini

Dakwaanjaksa / penuntut umum yang tidak cermat dapat dilihat di KUHAP pasal 143 (3)yang berbunyi:

(3) Surat dakwaan yangtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demihukum

Lantas bagaimana bunyi pasal 143 (2) huruf b ?

KUHAPpasal 143 (2) hurf b:

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana itu dilakukan.

Dari pasal tersebut sepintasdapat dilihat bahwa tindak pidana yang didakwakan yang dipermasalahkan danbukannya tidak pidana yang dilakukan. Sehingga kekurang cernatan dalam membuatsurat dakwaan akan berakibat dakwaan batal demi hukum dan perkara tidak dapatdilanjutkan untuk diperiksa

Selanjutnya tunggu posting berikutnya…..

BANGSA KULI ?? TAK USAHLAH

2011-11-27T04:44:00.001-08:00

Kampung isteri saya sudah banyakberubah dengan bertumbuhnya gedung dan perumahan yang “ layak huni “ yang ratarata pemiliknya, baik isteri ataupun suaminya bekerja sebagai TKW/TKI. Nampakkeceriaan dari keluarga yang ditinggalkan oleh para TKI kita karena merasakehidupan mereka mengalami peningkatan, paling tidak rumah mereka sudahberlantai keramik dan memperoleh fasilitas aliran listrik dari PLN

Sedangkan dilain pihak adatetangga lain yang sekeluarga bercita cita dan berusaha mementingkan sekolah untuk anak anaknya demi masa depannya, sepertinyaketinggalan jauh, sehingga berkesimpulam mengejar pendidikan terlampau tinggitidak akan berarti, toh dengan bekerja sebagai TKI diluar negeri akan lebihinstant untuk memperoleh kelayakan hidup. Inikah sebuah parodi kehidupan?

Mungkin ada benarnya apa yangdisampaikam oleh Kepala BNP2TKI ( Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTKI ) bahwa solusi “ cespleng ” untuk mengatasi pengangguran di Indonesiaadalah TKI, dan amat pantas mereka disebut sebagai pahlawan devisa.

Saya jadi teringat apa yang telahdisampaikan ( mungkin prediksi dan warning beliau ) oleh proklamator kita BungKarno dalam sebuah kesempatan pada 16Agustus 1963, sebagai warning jangan sampai kita menjadi bangsa kuli:

“ Dan sejarah akan menulis disanaantara benua Asia dan benua Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia,adalah hidup suatu bangsa yang mula mula hidup sebagai bangsa, dan akhirnyahidup menjadi kuli diantara bangsa bangsa, kembali menjadi : “ Eennatie van koelies en een koelies onder de naties “

Temuan BPK

Namun setelah membaca temuan BPKbahwa para TKI juga “ pahlawan “ daripara preman karena adanya merekalah beberapa birokrat nakal mendapatkanpenghasilan sampingan ( nafkah yang haram tentunya ) wajar kita harus menaruhbelas kasihan yang amat dalam pada mereka. Dari mulai preman bandara sampaisaat awal mereka direkruit oleh para PJTKI nakal. Sungguh ironis.

Ketika menulis blog ini sayateringat dulu ditahun 1994 saat melihat sebuah mobil limousine berhenti dimuka sebuahtoko dijalan dekat masjidil haram. Keluarlah wanita wanita sambil bendendang riadari mobil namun yang saya lihat sopirnya adalah orang Indonesia. Sedangkan toko yangdimasukinya jelas terlihat dari tampang wajahnya kalau bukan orang Bangladesh, ya orang dari India ataupun Pakistan. Itu ditahun 1994.

Bagaimana dengan sekarang?

Keadaannya tidak berbeda jauh. Tahunini saya berkesempatan untuk melaksanakan umroh bersama keluarga adik saya.Namun yang terlihat di Saudi hampir sama kondisinya. TKI disana dengan beberapatahun yang silam, masih belum signifikan perubahannya. Yang pasti kebanyakan masihmenjadi pelayan baik perorangan maupun perusahaan.

Yang jadi juragan sih ada sepertidepot bakso di Jedah namun kebanyakan pengelola toko disekitar masjidil haramdan masjid nabawi ataupun supermarket di Jedah masih orang orang India ataupun Pakistanatau Bangladesh.Memang menyedihkan setelah sekian puluh tahun kedudukan orang kita disana masihsama.

Lain di Saudi lain di Suriname.Kalau disini sudah banyak yang jadi pejabat bahkan menteri. Bisa dilihat darirombongan Konggres Bahasa Jawa di Surabaya tahun ( bulan ) ini. Malah merekamenawarkan untuk kedepannya Surinamesiap menjadi tuan rumah konggres. ( Harian Surya tgl 29 Nopember 2011 hal 1 ).

TKI menurut UU no 39 tah 2004

1. Tenaga kerja Indonesiayang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untukbekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu denganmenerima upah.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesiayang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencarikerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi PemerintahKabupaten/Kotayang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

Sebelum TKI diberangkatkan keluar negeri meraka diwajibkan mendapatkansertifikasi untuk kompetensi kerja mereka, yang meliputi pendidikan danpelatihan dan dimaksudkan untuk::

a. Membekali,menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI

b. Memberipengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agamadan resiko bekerja diluar negeri

c. Membekalikemampuan berkomunikasi dalam dalam bahasa Negara tujan; dan

d. Memberipengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Tunggu posting berikutnya….

PELUANG KERJA

2011-11-18T13:26:00.001-08:00

Banyakpihak menyadari bahwa masalah anak jalanan bukan hanya sekedar memberikan efekjera pada mereka, namun yang lebih utama adalah menyadarkan bahwa mereka harusmempunyai cita cita dimana ada dunia lain yang lebih menjanjikan dalamkehidupan. Diantara semua itu juga ada pernyataan mensos dalam kabinat SBY sebagaimanadisebutkan dibawah ini:

Kitasudah membuat MoU dengan tujuh kementrian untuk bersama-sama bagaimanaanak-anak ini diselamatkan dari jalanan. Jadi mereka harus sekolah, harusmemiliki cita-cita, harus diupayakan mereka mampu meraih cita-citanya.

Ituharus kembali ke lembaga pendidikan, ke sekolah. Hak-hak mereka harus dipenuhiseperti kesehatan mereka mendapatkan perlindungan tumbuh kembang yang sehatjuga ini harus kita wujudkan ke mere-mereka tersebut juga.”.

Ngamen bukan Peluang Kerja

Sudah terbiasanaik kendaraan umum rasanya lebih enjoi daripada pegang kemudi sendiri. Lebihdari sewindu untuk perjalanan jauh seperti keluar kota, tidak berkendara sendiri, milih naikbis baik bis patas maupun bis ekonomi. Nah inilah sekedar sekelumit suasana dibis ekonomi yang mungkin setiap hari tidak banyak perubahannya kecuali kinimungkin agak nyaman karena kebanyakan sudah pakai air conditioning ( ac ) JawaTimur jalur untuk trayek Surabaya Kediri dan Surabaya Madiun ataupun Jogja.

Jangankaget kalau naik bis kelas ekonomi saat ini sepertinya masuk ke pasartradisional. Penuh dengan pedagang asongan dan para pengamen setiap memasukihalte bis ataupun terminal bis disuatu kotatujuan. Karena sudah terbiasa maka tidak ada seorang penumpang yang protesataupun menggerutu demikain pula petugas bis, tak terkecuali kondektur dan keneknya.Mungkin saling menyadari bagaimana sulitnya mencari peluang kerja dinegeri kitayang tercinta ini!

Nahdiantara kebisingan pelayanan pedagang asongan terkadang kita dibuat ribet jugadengan jargon jargon para pengamen, mereka terkadang vulgar dalammengexpresikan keberadaannya, misalnya:

Daripada panjang tangan lebih baik panjangsuara

Begitulahsalah satu lyric ataupun prolog mereka para pengamen memulai lagu lagunya.Maksudnya barangkali lebih mulia ngamen dari pada mencuri – sebuah parodikehidupan.

Bahwadunia jalanan telah penuh mengisi lembaran hidup mereka, seolah tida kehidupanyang lain. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kumulasikehidupan mereka? Inilah fakta dilinhkungan hidup yang marginal.

Kalaukita amati banyak diantara mereka masih dibawah umur, malah saya pernah melihat( mendengarkan ) bagaimana lihainya seorang anak usia sd kelas 5 piawaimemainkan senar ukulele untuk sebuah lagu keroncong solo.

Kalausudah begini siapakah yang paling bertanggung jawab? Menurut catatan jumlahanak jalanan di Indonesia mencapai 230 ribu lebih, dan kini seiring semakinsulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhanmereka maka daoat dipastikan akan merangkak naik pula jumlahnya.

Pemerintah Pusat mentargetkantahun 2014 Indonesiaterbebas dari anak jalanan. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakanuntuk mendukung program ini, Kementrian Sosial meluncurkan tabungan bagi anakjalanan.

“Tabungan yang kita sudahsalurkan itu sudah mendekati 2 ribu untuk anak jalanan di Jakarta. Apa yang disebutkan di tabungantersebut, yaitu uang untuk anak dan kebutuhan anak sekitar Rp1, 440 jutasetahun. Jadi gak banyak, seperti uang jajan dia, nutrisi, seluruh kebutuhananak di situ. Tapi dengan catatan kita beritahu pada orang tunya kalau sampaimenyuruh anak ke jalanan ini kita ambil. Kita sudah membuat MoU dengan tujuhkementrian untuk bersama-sama bagaimana anak-anak ini diselamatkan darijalanan. Menteri Sosial Salim SegafAl Jufri, menambahkan salah satu penyebab timbulnya anak jalanan akibat dampakkemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh adanya dorongan orang tua mempekerjakananak mereka dengan dalih untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Dalam posting yang lalu sayasebutkan:

Bagaimana Negara seharusnya bersikap? Coba mari kitacermati undang undang no. 13 tahuin 2011 yang juga disebut secara resmi undangundang tentang penanganan fakir miskin:, yang dalam ketentuan umumnyadisebutkan:

2. Penangananan fakir miskin adalah upaya yangterarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahdaerah, dan / atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatanpemeberdayaan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara.

3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan,sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan / atau pelayanansocial. “

Merekapara pengamen hanya sempat memikirkan 2 faktor yang pertama yaitu pangan dansandang, namun belum sempat berfikir lebih lanjut terhadap perumahan, kesehatan, pendidikan,pekerjaan dan / atau pelayanan sosial.. Jangankan para pengamen jalanansedangkan rakyat yang lainpun terkadang masih kesulitan memikirkan untuk mewujudkannya. Inisebuah pekerjaan rumah yang masih harus digarap oleh segenap anak bangsa.

Sebuah Renungan Tentang Hari Hari Bersejarah

2011-11-10T17:42:00.001-08:00

CatatanKecil hari Sumpah Pemuda dan Pahlawan

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoebertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoeberbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia,mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Hari ini terlewati sudah hari sumpah pemuda yang selalu dikenang setiaptanggal 28 September. Sederetan upacara digelar ataupun diadakan denganberbagai maksud dan tujuan, namun semua yang nampak hanyalah mengenang danmendengar pidato para pejabat tentang arti sumpah pemuda menururt versi danmisinya masing masing.

Terjadi pergeseran nilai

Seiring perubahan dan berjalannya waktu berubah pulalahpola hidup masyarakat dalam tata cara memenuhi kebutuhannya, termasuk bagaimanadia harus mengisi waktunya dalam kehidupannya.

Kini kemiskinan semakin melebar dinegeri ini, danberimbas pula pada pola pikir di mata masyarakat umum tidak terkecuali melandaanak anak dikalangan rakyat miskin.

Jumlah anak jalanan di DKIJakarta tahun 2009 mengalami peningkatan hingga 50% hingga mencapai lebih dari12.000 jiwa. Lebih lanjut disebutkan bahwa pada tahun 2008 anak jalananberjumlah sekitar 8.000 orang. Jumlah ini tergolong besar dibanding jumlahkeseluruhan anak jalanan di 12 kotabesar yang mencapai lebih dari 100.000 jiwa., sebagaimana disebutkan olehKomnas Perlindungan Anak dalam situsnya.

Bahwaundang undang dasar kita menyebutkan dalam pasal 34 terutama ditekankan dalamayat 1:

(1) Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

Selanjutnya sebagaiimplementasinya baca juga:

(2) Negara mengembangkan sistemjaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dantidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak.

(4) Ketentuan lebih lanjutmengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan,sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan / atau pelayanansocial. “

Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri secara umumkehidupan pegawai negeri masih sebagai kelas masyarakat yang diuntungkan olehberbagai fasilitas yang terselenggara dalam kehidupan bernegara. Coba mari kitalihat pernyataan Menkeu dibawah ini:

“ Menteri keuangan Agus Martowardoyo mengatakanalokasi belanja pegewai negeri ditetapkan sebesar Rp215,72 triliun dalamrencana pemerintah untuk meneruskan proses reformasi birokrasi diKementerian/lembaga.

Belanja pegawai negeri cukup tinggi dan itu sesuatuyang tidak bisa dihindari karena kita sedang menyelenggarakan program reformasibirokrasi dan masih bertahan untuk 2011-2012 “

Dengan anggaran yang sedemikian besar tentunya cukupmenggiurkan bagi angkatan kerja baru untruk menyerbu lapangan pekerjaan ini, danbanyak diantaranya ditempuh dalam berbagai cara baik halal maupun haram,termasuk suap dan sogokan sebagai pelicin jalan.

Kini sudah terlewati pula hari yang dihormati olehsegenap keluarga besar bangsa Indiniosia yaitu hari pahlawan. Akankah hari ini sebagai pertanda munculnyapahlawan baru untuk mengentas kemiskinan? Semoga…..

Sekali Lagi Tentang pasal 317 KUHP

2011-09-25T00:34:00.000-07:00

Karena ternyata banyak mendapattaggapan tetang berlakunya pasal 317 KUHP, berikut ini akan dicobadiketengahkan sekali lagi pembahasannya.

Namun agar lebih fresh apa itu bunyidari pasal 317 KUHP, baiklah saya tuliskan lagi seperti dibawah ini:

Pasal 317 KUHP: “ Dengan sengajamemasukkan atau menyuruh menuliskan suratpengaduan atau suratpemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instansipemerintah sehingga kehormatan atau nama baik seseorang itu terserang. “

Bagamanayurisprudensi Mahkamah Agung tentang hal ini,

berikut saya sertakan beberapa,diantaranya :

Perbuatan yang dilakukan oleh Pembela ( baca Advokad ) untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa ( noodzakelijke verdedging ) asalkan saja perbuatan perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan. Putsan MA RI no. 109/K/Kr/1970 tgl 3-1-1973
Surat pengaduan ataupun “aangifte” bahwa seorang jaksa telah memaksakan kepada Terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, merupakan pengaduan atau aangifte kepada overheid termasuk dalam pasal 317 KUHP. Bevoegt atau tidaknya Pengadilan Tinggi mengurus isi pengaduan atau aangifte itu tidak merupakan unsur dalam pasal 317 KUHP. Putusan MA RI no. 32/K/Ks/1957 tgl 11-2-1958.
Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebab melaporkan Jhonny Kim kepada Penegak Hukum in casu Kepolisian tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengaduan fitnah; Putusan MA RI no. 1304/K/Pid/2009 tanggal 28 September 2009

Dan masihbanyak lagi yang tentunya tidak mungkin dimuat disini semuanya.

Ngrasani ( ngrumpi ) apakah termasuk memfitnah?

Rumor yang beredar disekitarlingkungan kita terkadang amat menggelisahkan. Apalagi bila rumor itu menyerangkehormatan diri kta sensdiri. Celakanya hal hal yang digunjingkan orang tidakpernah kta lakukan. Bukankah ini fitnah belaka?

Untuk membedakan konsepsi fitnahdikalangan masyarakat sebagaimana yang biasa kita katakan gossip ataupun rumordengan ftinah yang dimaksudkan dalam undang undang memang membutuhkan kesabarandan hati yang legowo, dalam artian bahwa ada perbedaan persepsi. Fitnahsebagaimana dituturkan diatas lebih cenderung kearah pencemaran nama baik.

Marilah kita lihat dalam pasal310 KUHP tentang “ pencemran nama bak “, yang berbunyi sebagaimana dibawah ini:

Pasal 310

Barang siapa sengaja sengaja menyerang kehormatan atau nama baikseseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemarandengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah

Terkadang kita bias membedakanantara fitnah dan pencemaran nama bak. Namun antara keduanya mempunyai prbedaannyata. Karena agar dapat memenuhi pasal 317 KUHP dibutuhkan paling tidak 3pihak, yaitu

Pihak Pem-fitnah
Pihak Yang di-fitnah
Pejabat

Sedangkan sebagaimana kitamelihatnya sendri diatas “ pencemaran nama baik “ tidak membutuhkan unsurpejabat dalam melakukan tindak pidana.

Demkianlah sekedar tambahantentang pasal 317 KUHP dan kiranya semoga bermanfaat.

HARAPAN BARU DI `IDUL FITRI

2011-08-29T19:53:00.000-07:00

Kali ini berbeda dengan posting seperti biasanya, saya coba untk menukilkan beberapa file lama diantaranya sebagamana tertera dibawah yaitu khutbah `idul fitri yang saya lakasanakan 6 tahun yang lalu dimasjid dikotaku. ( 1426 H. ) . Semoga bermanfaat.

Namun maaf teks arabnya karena sesuatu hal tidak dimunculkan. Sekali lagi maaf.

Saudara saudaraku sekalan kaum muslimin yang dirakhmati Alloh,

Seraya mengucapkan puja dan puji sukur kehadiratAllah swt marilah kita memulai kehidupan yang lebih baik dihari yang penuhrakhmat ini dengan selalu mengumandangkan takbir, takhmid sebagai pertandamemuliakan hari raya `idul fitri tahun ini sebagaimana difirmankanNya.

“ Hendaklahkamu bertakbir ( mengagungkan ) asma Allah karena bimbinganNya yang telah diberikan kepadamu dan supaya kamubersyukur. “ ( al Baqoroh 185 )

Kebahagiaan hari ini tiada lain berkat rohmat Allahyang telah menguatkan tekad kita didalam menempuh segala cobaan dalammenjalankan perintahNya pada bulan romadhon yang telah kita lewati bersama,:

Hadirin jamaah sholat ied yang dimuliakan Allah.

Memperbanyak takbir berarti mengagungkan asma Allahsebagai kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bertahmid dengan banyak memuji asmaAllah sebagai pengakuan kita yang ikhlasatas semua karunia dan nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada kita selamaini.

Pada hari ini pula semua umat Islam akan memulaibabak baru dalam penghidupannya. Karena pada hari ini kita kembali mengawalikehidupan dengan lembaran baru sebab lembaran yang lama telah ditutup olehsemua amalan kita dibulan romadhon yang telah kita lewati.

Ada sebuah firman Allah dalam surat an Nahl 92 yangberbunyi:

“ Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudahditenun dengan kuat menjadi cerai berai kembali “

Ini adalah suatu sindiran dari al Qur`an yang intinyaadalah memerintahkan kita kaum muslimin agar selalu pada ketetapan Illahi,karena jalinan amal kita yang keluar dari garis sebagaimana yang dikehendakioleh Allah dan Nabinya akan merusak seluruh amal kita sebagaimana seorangperempuan yang mencerai beraikan benang yang sudah ditenunnya.

Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakanAllah

Suasana hari raya idul Fitri yang penuh kebahagiaanini jangan memperdaya kita untuk mengikuti keinginan-keinginan nafsu yangkeluar dari aqidah Islam sehingga kita melupakan makna dan arti `idul fitri itusendiri.

Sebab banyak diantara saudara-saudara kita yangmasih lupa karena belum mengerti dalam menyambut malam menjelang takbirandengan cara mengagungkan setan seperti berjudi, bermabuk-mabukan serta tindakantercela yang lain.

Sedang diantara para jutawan yang kaya merekamenyambut lebaran dengan cara menghambur-hamburkan uangnya di bar-bar dihotelberbintang bersukaria dengan pramuniaga serta berdansa gembira. Bukan begitucara menyambut hari raya idul fitri yang benar karena caranya hanya denganmemperbanyak takbir, tahmid dan tasbih kehadirat Allah swt.

Inilah gambaran dan peringatan dari Nabi Muhaammadsaw tentang perilaku dan cara menyambut `idul ditri yang salah, sebagaimnahadis beliau yang berbunyi:

“ Sesungguhnya Iblis yang terlaknat pada setiaphari raya menjerit, maka berkumpullah anak buah Iblis dihadapannya, merekabertanya pada Iblis: “Tuan, siapakah yang telah membuat Tuan murka, sungguhakan kami pecahkan dia.” Lalu Iblis menjawab: “ Tak apa-apa. Hanya saja AllahTa`ala telah benar-banar memberi ampunan kepada umat ini. Maka kalian harusmembikin mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan-keinginan nafsu danminuman arak, sehingga Allah akan murka kepada mereka. ” ( Riwayat Wahab bin Mambah )

Hadirin rokhimakumullah,

Sehubungan dengan hadist diatas marilah kitaperhatikan bagaimna kesudahan dari pestapora dihotel berbintang, yang akanbermuara pada kondisi perut amat kekenyangan karena berlimpahnya makanandisaat-saat malam lebaran. Selain itu sejenak kita dihibur oleh para penyanyiyang mempesona untuk malupakan semua probelema hidup dengan mengesampingkansemua apa yang telah kita perbuat sebelumnya termasuk dosa-dosa yang telahdiperbuat, dan akhirnya bermabuk-mabukan dengan melamun yang tiada hentinya.

Namun marilah sejenak untuk mencermati nasehat dariIbnu Mas`ud ra salah seorang sahabat nabi Muhammad saw tentang empat faktor penyebab hati gelap yaitu:

1. Perut kenyang yang tak berukuran

2. Bersahabat dengan orang yang dzalim

3. Lupa akan dosa-2nya yang lewat

4. Lamunan yang melantur

Kau musluimin rokhimakumuLloh,

Berkenaan dengan cara menyambut lebaran yangmenyimpang dari ajaran agama sebagaimnna telah disebutkan diatas tentulah dapatkita simpulkan berakibat menjadikan kalbu kita akan semakin gelap dan menjauhkannnya dari hidayah Alloh.

Dan sayidinaAli ra Nabi bersabda:

Sesungguhnya perkara yang saya sangat khawatirkanatasmu adalah dua perkara, mengikuti hawa dan panjang angan-angan. .Adapunmengikuti hawa adalah menyimpang dari haq dan panjang angan-angan adalah cintapada dunia. ( HR Ibnu Dunya ).

Sidang yaumul iedul fitri yang mulia,

Sedang sebaliknya, 4 ( empat ) faktor penyebab cahaya hati, yang akan membimbing kita umatIslam dijalan yang diridhoi Allah swt adalah :

1. Perut yang lapar karena berhati-hati

2. Bersahabat dengan orangg-orangg yang soleh

3. Mengingat dan menyesali dosa-2-nya yangtelah lewat

4. Pendek angan-angan

Kaum muslimin rokhimakumulLah,

Bagi kita umat Islam momentum hariraya `idul futriyang kita rayakan hari ini akan merupakan saat – saat yang penting untukmertebal jalinan silaturrahmi kepada sesama, apakah itu keluara, karib orangtua dan bahkan mungkin kepada orang-orang yang selalu berseberangan dengankita. Adaperasaan yang membuat bahagia pada saat kita bermaaf-maafan karena beban moralkita akan hilang dengan hapusnya kesalahan-kesalahan kita selama setahun penuh.

Ungkapan minal aidien wal faizien adalah ungkapanyang terindah disaat kita berkomunikasi dalam kedamaian dengan sesama insanpada hari raya ini. Pemahaman yang lebih indah dan tercemati dihati sanubariakan terwujud bila kita meresapi secara lengkap lafadnya secara penuh yang artinya :

“ Semoga Allahberkenan mengembalikan diri kita semua kepada fitroh / kesucian, sehinggamenjadi orang-orang yang menang “

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,

Sebenarnya ini adalah salah satu sisi dari makna dantujuan berhari raya idul fitri, karena dengan pelaksanaan bermaaf-maafan akanmerupakan salah satu kebijakan dalam memelihara persaudaraan dan melenyapkanpotensi konflik baik dalam tingkat keluarga maupun antar sesama.

Perjalanan hidup manusia yang fitri akan senantiasamenghormati akan hak-hak orang lain disamping memperjuangkan hak-haknyasendiri. Sehingga perwujudan yang seimbang antara hak dan kewajiban orangseorang akan tercapai dan konflik yang selalu mendasarkan pada pola kehidupanuntuk memuaskan kebutuhan akan terselenggara dengan cara yang indah dan tidakmelanggar hak-hak orang lain dan kebutuhan orang lain. Sebenarnya inilah yangdiperjuangkan insan didalam menegakkan hak-hak azasi manusia ini.

Hadirin rokhimakumullah yang saya hormati

Sungguh indah apa yang diperintahkan Allah bilasemua yang terkandung dalam makna kita bermaaf-maafan dan makna ber-minalaidien wal faizien ini terwujud. Insya Allah marilah kita mulai dalam keluargakita sendiri untuk kemudian meluas kesanak famili dan para tetangga kita. Amin

2011-08-24T07:33:00.000-07:00

Segenap team www.mas-adieb.tk mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H

Mohon Maaf Lahir Batin

Tulung Menthung ( Hukum vs Moral 2 )

2011-08-19T02:33:00.000-07:00

Dalam postingan yang lalu telahdibicarakan bagaimana kita ini harus waspada dengan pertologan yang agak “berkelanjutan “ terhadap korban acciden, seperti kecelakaan, pingsan mendadakkarena sakit jantung dsb.

Masalahnya karena bisa bisanantinya justru akan membuat sial pada diri si penolongnya bila kurang waspada.Dalam bahasa jawa timuran namanya kita harus “ titi nastiti lan ati ati “.Artinya sebelum bertindak kita seyogyanya meneliti sikonnya dulu, mem-prediksiakibat tindakan kita dan bila sudah bulat niatan kita baru bertindak denganpenuh waspada. Namun kebanyakan kita selalu mengomentari – urusan balakanglahatau take for granted.. Inilah yang selalu membuat diri kita celaka nantnya.

Yang sering mejerumuskan adadalam unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, sehinggakarena merasa itu diperoleh bukan karena mencuri, atau dengan cara memaksamemberikannya, bahkan mungkin dijaminkan, kemudian membuat orang terlena untukbertindak semaunya.

Banyak yurisprudensi dariMahlamah Agung RI diantaranya adalah:

Seorang dealer yangbertindak atas nama dan untuk firma tertentu yang tidak menyerahkan kepadafirma tersebut seluruh uang penjualan yang diterimanya dari para pembeli,melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari firmamelakukan tindakan pemilikan tanpa hak dan oleh karenanya dipersalahkanmelakukan penggelapan.

Putusan Mahkamah Agung tgl.28-8-1974 No. 50 K/Kr/1973.

Dalam Perkara :1. R. IbrahimKarnadiputra, II. Usman Pagardjati.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr.Santoso Poedjosoebroto S.H., 2. Palti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul ArifinS.H.

128. XV.2. Penggelapan.

Dengan penerimaan kembalioleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaandari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan.

Putusan Mahkamah Agung tgl.8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957.

Dalam Perkara : Malbani binAkwan.

129. XV.2. Penggelapan.

Pembayaran kembali uangpada tgl. 13 September 1956 tidak meniadakan sifat tindak pidana dari perbuatanyang menurut surattuduhan telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu antara September 1956 danDesember 1956.

Putusan Mahkamah Agung tgl.10-11-1959 No. 183 K/Kr/1959.

Dalam Perkara: R. SasmitoAmidjojo bin R. Sastroamidjojo.

Sengaja tidak saya beri komentaragar dapat diresapi sendiri oleh user ataupun yang membaca postngan ini. Semogakiranya bermanfaat.

Undang2 vs Moral

2011-08-11T14:16:00.000-07:00

Kasusnya memang klasik dimana adaperbenturan kepentingan antara aturan hukumdan moral yang berkembang ditengah masyarakat.Biasanya menurut kepatutan yang adaseseorang harus berterima kasih bila mendapatkan pertolongan dimana dia sendiritidak akan mampu menyelesakan, namun ada kalanya malah sebaliknya yang terjadi.

Awalnya memang hanya sekedar rasaperikemanusiaan belaka namun akhirnya berbuntut panjang sampai urusan kepolisandengan sangkaan penggelapan.

Bunyi pasal penggelapan dalamKUHP adalah:

Pasal 372 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatandiancam karena penggelapan.

Pasal ini memang terdiri daribeberapa unsur pidana diantaranya adalah:

“memiliki barang sesuatuseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lan”. Nah disinila sandungannya.

Tulung menthung

Phrase “ tulung menthung “ Iniadalah peribahasa Jawa yang artinya kurang lebih adalah menolong seseorangnamun akhirnya kita ditelikung ataupun dikhianati olehnya.

Terkait dengan pasal diatas adasebuah episode tentang tulung menthung.. Ketika seseorang nampak sepertisekaraat karena kecelakaan, misalnya, maka secara moral kita sepertinya berdosabila tidak menolongya, namun ber-hati-hatilah bila akan bertindak lebih jauh dalammemberikan pertolongan. Karena seperti itu justru akan menjerumuskan kearahtindak pidana bila kurang waspada,

Mengapa?

Taruhlah ketika harus menedapatkantindakan medis, kita perlu dana diluar kemampuan kantong kita. Nah jangansekali-kali mengambil ataupun menggunaakan barang atau uang ataupun apa jugadari korban yang kita tolong meskipun dengan janji yang muluk bagaimanapundarinya. Sebab kemungkianan nantinya akan tidak ada klarifikasi dengan korbanataupun keluarganya, meskipun situasinya mendesak.

Memang nampak tidak manusiawi,tapi itulah kehidupan modern saat ini. Kehidupan yang komplek saat ii terkadangmenghasilkan budaya komplek juga diataranya budaya ‘memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ”,atau biasa dikenal dengan aji mumpung.

Apalagi didorog oleh masukanmasukan yang mempunyai kepentingan baik pribadi maupun kelompok tertentu,terkadang sanggup menggoyahkan keimanan dan kejujuran.

Disinlah sebenarnya peranan moralamat dominan. Kalau kita serng mendengar orang banyak memanfaatkan dengan caramengambil barang ( mencuri ) yang tercecerdari korban kecelakaan, namun berhati-hatilah juga dengan cara anda dalammemberkan petolongan terhadap orang yang membutuhkan perawatan / tindakankhusus dalam menolong korban kecelakaan.

Karena salah salah anda akandituduh melakukan penggelapan bila memperhitungkan pertolongan yang diberikan dengan danayang dimiliki korban kecelakaan.

MENYAMBUT ROMADHON

2011-07-29T08:09:00.000-07:00

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ataskamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamubertakwa, ( al Baqoroh 183 )

Marilah kita sambut romadhon kali ini dengan ikhlas agar mendapatkan ampunan dan ridho dari Alloh swt. Amin.

WHISTLE BLOWER ( 2 )

2011-07-24T17:34:00.000-07:00

Whistleblower yangmungkin terjemahannya adalah pembocor rahasia, dari kata whistle yang berartipeluit / terompet dan blower berarti peniup sehingga secara mudahterjemahannya adalah peniup terompet.

Dalam dunia hukum whistle blower biasa diartikan dengan pembocor rahasia ( perusahaan, institusidsb baik institusi pemerintah maupun sewasta yang rugi akibat perbuatan tindak“pidana” oleh atasan ataupun anggota institusi yang lain. }.

Dalam KoranJawa Pos terbitan kemarin, tanggal 20 Juni 2011 halaman 2 kolom 1 memberitakantentang seorang anggota DPR dari Banggar DPR melaporkan adanya mafia anggarandi DPRRI. Pelapor disebut sebagai Whistle Blower, karena melaporkannya. Berita itu disusul keesokan harinya bahwaBanggar DPR ganti melaporkan si whistle bower.

Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atauketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upayahukum dan bukan upaya administratif. Dengan demikian hakim dapat bebas dalammenjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanyatindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecualimelalui upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang.

Sehingga dapat dikatakan independensi hakim berada dalamalam pikiran dan nurani yang unik dari seorang hakim, yang peraturanperundang-undangan sekalipun tidak dapat menentukannya karea pijakan dari sudutpandang demi keadilan. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yangbebas (independence of judge), kemungkinan timbulnya kekeliruan,kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam prosesperadilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Karenanyasudah sepantasnya independensi peradilan ( baca hakim ) harus diimbangi dengan pertanggungjawabanperadilan (judicial accountability).

Sekarang apakah kaitan antara independensi seorang hakimdalam mengambl putusan dengan eksistensi whistle blower?

Mungkin mash ingat postingannya saya beberapa bulan yanglalu dimana kebebasan hakim tidaklah mutlak, sebagaimana pernah saya sampaikandibawah ini:

Independensi kekuasaan kehakiman, atau kemandirian seoranghakim itu pada hakekatnya terikat dan tidak bebas sebebas bebasnya. . Hakimadalah "subordinated” pada Hukumdan tidak dapat bertindak "contra lege” agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, danbertindak sewenang-wenang"

Nah barusan tanggal 19 Juli 2011 ada komitmen bersama institusipenegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Whistleblower sebagaiJustice Collabolator serta mendorong pemahaman bersama aparat penegak hukum diIndonesia yang menyepakati. bahwa setiap informasi dan/atau kesaksian daripara pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukumguna mengungkap kejahatan yang lebih serius dimana ia terlibat didalamnya(“Pelaku yang Bekerjasama”) dalam proses penegakan hukum merupakan hal pentinguntuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan serius dan/atauterorganisasi seperti korupsi serta mengefektifkan penggunaan sumber daya dalampenegakkan hukum. Demikian kata sambutan dari Ketua LPSK.

Mungkin ini merupaka tanggapan atas pemberitaan media yangmencuat tentang issu whistle blower.

Silahkan untuk melhat disini dan juga bisa disini. Bila mau lagi bisa juga klik disini

BERPOLIGAMI - SALAHKAH ? (2)

2011-07-08T19:20:00.000-07:00

Posting minggu lalu dengan judul BerpoligamiSalahkah – rasanya lebih tepat dengan judul berpoligami dosakah?

Ini tidak lebih karena undang undang kita diperadlan Agama ( Indonesia) mempekenankan terjadinya poligami, meskipun dengan syarat yang ”ketat dan berat” Lihatlah pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ( biasa disingkatdengan KHI ) yang berbunyi

- Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorangsuami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istritidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan aturantersebut dan melakukan poligami diluar jalur yang diberi KHI bahkan ada yang berselingkuhtanpa memenuhi ataupun menempuh persyaratan nikah sebagaimana agamanyamengaturnya. Karena memang tidak mungkinmampu memenuhi persyaratan yang ketat untuk mendapatkan izin berpoligami dariPengadilan Agama. Maka sebaiknya pasaltersebut diatas perlu dipertimbangkan lagi dengan memberi kelonggaransecukupnya, sehingga berpoligami bukan membuahkan masalah dalam berumah tanggatetapi justru menjadi solusi dalam kehidupan berumah tangga..

Inilah mungkin yang dikehendaki oleh putusan MajelisUlama Indonesia ketika membuat fatwa tantang halalnya nilah siri tatkala bermuktamar di Pondok Pewanten ModernPonorogo..

Marilah kita tengok bagaimana komentar tentangnikah siri oleh Ketua Komisi Fatwa MUI : "Pernikahan di bawah tanganhukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jikamenimbulkan mudharat atau dampak negatif," ujar Ketua Komisi Fatwa MUIMa'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, lantai dasar Masjid Istiqlal, JlVeteran, Jakarta,Selasa (30/5/2006)

Adakah terkaitanya nikah siri dengan poligami,akan menjadi pertanyaan tersendiri. Karena nikah siri hanya merupakan salah satujalan untuk berpoligami. Masih ada jalan yang lain yang lebih legal yaitudengan ijin isteri, itupun jika persyaratan yang ketat dari berpoligami dipenuhi.

Ketergantungan ijin isteri bila suami akanmenikahi lebih dari seorang wanita, memang menjadi syarat bila ingin memenuhiundang undang. Lita lihat aturannya dibawah ini:

Pasal 5
(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syaratsebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidupisteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1)huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabilaisteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapatmenjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinyaselama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yangperlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Nah pada pasal 5 ayat 2 nampak ada perkecualian,namun hal yang sedemikan itu jarang ataupun sulit terlampaui.

Perkecualian ini tidak menghapus syarat adanyapersetujuan isteri / isteri2.

Bagaimana dengan negeri lain?

Dinegeri jiran yang berbatasan dan serumpun dengan kita mereka (baca Negara ) justru akan memberikan hadiah bagi suami pelaku poligami ( kalaukabar ini benar ) dengan alasan agar para suami tidak menyembunyikan isteri2 mudamereka dan terbuka kepada isteri pertama, dan memberikan santunan kepada parajanda sebagaiana dapat dilihat di sini. sini.

Bagaimana dinegeri kita?

BERPOLIGAMI - SALAHKAH

2011-07-01T08:46:00.000-07:00

Tadi saya sempatkan untuk takziah ( dengan cara ikut berduka cita megantarkan mayit kemakam ) rekan saya yang telah meninggal dunia. Tentunya dengan statusnya yang baru dan memasuki alam barzah semua amalannya akan terhenti. Demikian kata dan nasehat pak ustad yang sering saya dengarkan..

Kebetulan ayahnya beristeri dua dan sebagai rekan yang memiliki profesi sama di kalangan praktisi hukum. Hanya bedanya dia punya isteri dua, dan sering berbincang masalah poligami dengan saya.

Ceritanya sudah bebrapa hari ini sobat saya itu selalu resah. Pasalnya isteri tuanya selalu uring-uringan tanpa sebab. Mungkin karena era emansipasi wanita yang keterlaluan, sepertinya suatu dosa bila suami berpoligami.

Herannya lagi tetangganya sebelah seolah diam dan tenteram meskipun setiap malam berfoya foya dengan wts ( wanita tuna susila ) dilokalisasi. Pasalnya wts itu selalu berganti dan berlainan orangnya dan tak pernah dibawanya pulang, apalagi dijadikan isteri mudanya. Istilah kerennya hanya jajan dan setelah itu selesai. Tak akan membebani resiko yang bermacam macam dalam rumah tanggaya.

Benarkah demikian ?

Untuk sobat saya tadi perjuangan membela hak-hak ibunya sudah selesai dengan mempertanggung jawabkannya kehadirat Illahi. Tinggal kini diteruskan oleh adik adiknya sebagai generasi penerus untuk memperoleh kesetaraan dalam kehidupan antara suami dan isteri.

Namun sekali lagi benarkah berpoligami merupakan suatu bentuk kesalahan dalam hidup manusia? Kita mencoba menekuni perilaku pimpinan negara maju bagaimana mereka menyiikapinya dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun selaku pimpinan kebangsaan.

Tanpa browsing di internet, saya masih ingat betul tentang skandal Monica Lewinsky dengan Bill Clinton, seorang presiden sebuah negara adidaya yang termuda di

USA

yang banyak bermunculan dimedia cetak dan elektronk / TV saat itu ataupun Lady Diana dengan pegawalnya. Dan terakhir sekali skandal yang menimpa perdana menteri Italia Berlusconi (74 tahun) dengan Karima (17 tahun ) wanita asal Maroko. Tentu saja semua punya alibi dan apologi masimg masing..

Kira kira ribuan tahun yang lalu di India tercatat Maha Prabu Pandu Dewanata mempunyai 2 ( dua ) orang isteri yaitu dewi Kunti dan Dewi Madrim keduanya ibu kandung dari Pandawa sedang Korawa ber-ibukan dewi Gendari ( menurut versi Jawa alias wayang wong ).

Sedangkan menurut kitab ( Toreh, Bijbel dan al Qur`an ) yang patut dipercayai oleh insan didunia sebab dianut separoh lebih populasi manusia yaitu agama semitis, nabi Ibrahim mempunyai isteri lebih dari satu, yang tua beranak cucu bangsa Istarel kini dan yang muda beranak cucu bagsa Arab. Bagaimana dengan yag lain ? Di negeri Cina dan Jepang dikenal juga kehidupan para selir raja dan tsar.

Sehingga menurut hemat saya, poligami sudah nge-trend sejak zaman purbakala sampai abad 21 Masehi sekarang. dan merupakan naluri manusia yang terimlemantasikan dalam kehidupan manusia sehari hari. Paling tidak kita dapat menemui fakta itu disekitar kita tanpa harus bersusah payah menelusurinya ataupun mencarinya.

Perlukah dibasmi sampai habis tuntas poligami itu?

Kita tak mungkin menghapus fenomena poligami diduia ini, Sebab akan sia sia pekerjaan itu, yang penting mengatur poligami sehingga keluarga akan menjadi saling mengerti dan bahagia serta saling mengisi.. Tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah.

Tunggu posting selanjutnya tentang poligami dan aturan yang mengikat tentangnya……

Whistle Blower, Peranan Hakim (1)

2011-06-23T05:50:00.000-07:00

Independensi Hakim dalam memutuskan sebuah kasus.

Kita mulai penelusuran aparat yudikatif yang jujur dengan mempekenalkan hakim Bao, sosok hakim yang semula hanya dikenal dinegeri Cina namun kini telah mendunia.

Kita perkenalkan dulu dengan hakim pertimbangannya bahwa para raja ataupun malik yang jujur selalu ditunjang dengan kewenangannya yang tinggi sehingga bagi mereka para raja yang berhati nurani bersih tidak ada kendala serius bahkan tak akan ada dari komunirtasnya yang berani menghalangi.

Namun bagi seorang hakim yang masih ada institusi diatasnya, untuk bertindak jujur sejujurnya tentu akan mempertimbankan resiko jabatannya juga meskipun tidak nampak diluar.

Mengapa dalam pembicaraan whistle blower kita kaitkan dengan kemandirian seorang hakim? Karena sifat kemandirian hakim dapat juga bermuara megesampngkan keadilan dan beranggapan akan bebas dari segala tanggung jawab ( selain moral ) dengan putusannya, dan memersilahkan para pihak yang tidak puas uutk melakukan upaya hukum lain ( maksudnya banding dan kasasi ataupun bahkan peninjauan kembali. ).

Kembali pada hakim Bao, yang dengan kejujurannya malang melintang menghukum para koruptor dan pelanggar hukum yang lain, meskipun mereka adalah para pejabat tinggi kerajaan.

Tercatat bebrapa kali dia dari hasil invesgatinya dilapangan melaporkan pada kaisar dan memintanya agar memecat beberapa pejabat tinggi, termasuk perdana mentri Song Yang. .Jangan dikira ini tidak membuahkan resiko bila Jin Bao gagal dan usulnya tidak diterima kaisar, bisa jadi bukan hanya jabatannya yang melayang namun jiwanya juga ikut melayang dan mugkin anak cucunya akan selalu dikejar aparat kerajaan.

Adakah moralitas yang sedemikian itu dalam komitmentnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme diera pembangunan sekarang, dimana intrik politk sudah menggurita seperti sekarang ini?

Akhirnya pertanyaan kita sekarang apakah hakekat independensi Kekuasaan Kehakiman itu memang harus mandiri dan merdeka secara absolut?

Independensi kekuasaan kehakiman, atau kemandirian seorang hakim itu pada hakekatnya terikat dan tidak bebas sebebas bebasnya. . Hakim adalah "subordinated” pada Hukum dan tidak dapat bertindak "contra lege” agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang"

Itulah sekedar tentang bahasan kebebasan hakim menurut apa yang kini berkembang dimata masayarakat karena tidak jarang seorang hakim dalam menjalankan wewenangnya memandang sebelah mata kapada para pihak dalam pemeriksaan persidangan dan hanyut dalam obsesinya bahwa dia adalah yang paling benar dengan didasari keyakinan indepensinya yang justru akan menjermuskan moralitasnya dan semua itu didalihkan silahkan membuat upaya hukum ( banding ataupun kasasi ) karena inilah putusan saya.

Tunggu posting selnjutnya tentang whistle blower dan kaitan denga pemeriksaan dalam persidangan…..

Sanksi Santet

2011-06-04T02:46:00.000-07:00

Tentang upaya menanggulangi terror hantu dirumah ( untuk mengetahui postingan sebelumnya klik disni ) untung kita mendapatkan ulama yang bijaksana dengan menasehati harus bedzikir selalu dan tidak lupa memohon pertolongan Allah. Selain itu dibekali juga dengan beberapa doa antaranya dari doa “ jaljalut “, seperti doa naruddu bikal a`da-a ….dst.

Saya jadi teringat waktu ngaji dulu. Saat itu kyai saya memberi tahu bahwa kata “santet “ berasal dari kata syattat, lanjutan dari doa diatas.

Namun karena lidah jowo agak kedal maka berubahlah menjadi kata santet. Rupanya yang saya alami sekarang tidak saja ejaannya yang berubah, malah penggunaan doanya juga ikut berubah, dari minta pertolongan kepada Tuhan menjadi minta pertolongan kepada setan. Naudzu bilLah, mohon perlindungan saya kepada Allah swt..

Bagaimana dengan batasan bebas dari wikipedia? Inilah batasan wikipedia:

Santet atau Guna-guna (Jawa: tenung, teluh) adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia. Santet sering di lakukan orang yang mempunyai dendam kepada orang lain. santet biasa di temukan di Banten dan Banyuwangi karna disana masih sangat di kembankan. dan di pakai

Namun ada sementara anggapan santet adalah akronim dari bahasa jowo “menisan bentet” yang artinya kurang lebih “ biar sekalian putus “

Sebenarnya masalah perhantuan ini ( sejenis tenung, isu santet, teluh dsb ) meskipun sedikit namun sudah disinggung dalam KUHP yang kini berlaku sebagai hukum positip dinegeri kita.

Coba kita perhatikan dalam pasal 545 KUHP:

Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atai pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

barang siapa menjual, menawarkan,menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat jimat atau benda benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
barangsiapa mengajar ilmu ilmu atau kesaktian kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547

Seorang saksi yang diminta ketika untuk memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ketentuan undang undang dalam sidang pengadilan memakai jimat jimat atau benda benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Hanya saja dari pasal 545 546 dan 547 KUHP nyata sekali bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada penyantet terlalu ringan dan mungkin hanya masuk dalam kategori delik culpa ( pelanggaran )..

Bandingkan dengan sanksi hukum dalam Rencana Undang Undang KUHP (masih?) digodog di DPR RI ( yang sampa saat in belum juga tuntas }

RUU KUHP - Draft II 2005

Pasal 293

(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,

menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Inilah sekedar bagaimaa undang undang menanggapi tentang issu santet, tentang pelaksanannya tunggu pengesahan dari legislative tentunya.

Gratifikasi

2011-05-23T04:43:00.000-07:00

Seminar gratifikasi

View more presentations from Adiebm.

Hak Diam dalam Pemeriksaan/ Penyidikan

2011-05-21T19:12:00.000-07:00

Berbicara masalah hak hak Tersangka yang hilang tak dapat lepas dari hak diam yang erat kaitannya dengan miranda rule.

Hak milik Tersangka / Terdakwa yang satu ini akan menjadi buah simalakama bagi para advokad. Karena dibutuhkan ketegaran untuk mempertahankan hak kliennya. Bagaimana bila mereka para Tersangka / Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum?

Sudah banyak peraturan perundang undangan dan hukum positip yang lain dinegeri kita, namun apakah hal tersebut sudah berlaku dilapangan ?

Jangan kecewa dulu, namun paling tidak sudah ada undang undangnya, hanya kita perlu sosialisasi untuk aplikasinya. Sosialisasi bukan hanya ditujukan pada masyarakat umum / awam, namun tidak kalah pentingnya juga harus kepada para penegak hukum meskipun hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa ada aturan, hak dan peringatan tentang miranda rule.

Sekedar ilustrasi munculnya miranda rule dimulai ketika seorang Tersangka yang bernama Ernesto Miranda diajukan ke Pengadilan dinegeri Uncle Sam ( USA ) setelah di”paksa” penyidik menandatangani pengakuan bahwa dia telah menculik dan memperkosa kekasihnya pada tahun 1966. Oleh Pengadilan dia dinyatakan bersalah ( sesuai dengan hukum AS), namun pengacaranya banding karena sebelum diperiksa Ernesto Miranda tidak diberitahukan hak haknya oleh Penyidik diantaranya hak untuk diam, hak untuk menghubungi pengacaranya, hak untuk didampingi dan berkonsultasi dengan pengacaranya. Putusan Mahkamah Agung Amerika mengabulkan banding dari Ernesto Miranda.

Scientific Investigation.

Apakah kasus yang sedemikian itu hanya terjadi negeri Paman Sam ? Tentu saja tidak. Kita dapat mengikuti laporan dari harian online Sumut Pos dalam halaman focus tanggal 13 January 2010 ( arsip Sumut Pos ) yang intinya liputan persidangan tentang tiga orang anak dibawah umur :

“ …. yaitu BM (15), SS (16) dan PS (15) penduduk Desa Labujior, Toba Samosir dipaksa oleh oknum polisi di Polsek Bandar Pulau untuk mengakui perbuatan tindak pidana pencurian uang Rp1 juta, handphone dan laptop milik seorang wakil rakyat alias anggota DPRD Asahan. Dalam proses lidik (penyelidikan), si oknum polisi menekan, menakuti, menggertak hingga menganiaya anak itu lalu dipaksa mengaku. Pada 12 Januari 2010 lalu, anak-anak itu ditangkap saat sedang bermain bola. Kasus ini pun disidangkan di pengadilan dengan bukti yang minim. Namun di sisi lain, oknum-oknum polisi itu diadukan ke Bidang Propram Poldasu.Atas kasus ini, Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno sampai meminta maaf kepada masyarakat lewat media massa, atas tindakan anak buahnya di lapangan saat menyelidiki, menyidik kasus. “

Dimasa yang lalu ( zaman orde baru ) ingat juga kasus Sengkon dan Karta yang baru terungkap setelah mereka menjalani hukuman di penjara lebih dari 10 tahun. Masih ingat kasus terbunuhnya Aldo? Dengan adanya pengakuan Ryan, ternyata pihak penyidik salah tangkap.

Kalaupun di Indonesia diberlakukan miranda rule maka mulailah babak baru dalam penyidikan untuk Tersangka.

Memang untuk para Tersangka yang mampu membayar pengacara hal yang sedemikian itu bukanlah merupakan halangan ataupun kesulitan. Namun bagaimana dengan para pencuri kelas teri, pencopet, pencuri sandal ataupun pencuri ayam? Tentunya masih merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban tersendiri.

Beberapa kendala tidak dilaksanakannya miranda rule secara sefektif diantaranya karena:

1. Berawal dari Terdakwa / Tersangka sendiri karena tidak fahamnya sebagai Tersangka / Terdakwa bahwa dia punya hak diantaranya hak untuk diam, hak untuk menghubungi pengacaranya, hak untuk didampingi dan berkonsultasi dengan pengacaranya

2. Penjabat hukum ( Penyidik / Penuntut Umum ) sengaja tidak memberikan / menyampaikan hak-hak Tersangka / Terdakwa sebelum dimulainya penyidikan, meskipun secara terulis di BAP hal yang sedemikian itu ada tersebutkan.

3. Ada upaya dari pihak penyidik untuk merekayasa BAP.

Kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam BAP penyidik dilindungi oleh KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menegaskan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan utnuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Salah satu alasan bagi terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan adalah diajukannya pertanyaan yang menjebak atau menjeratnya. Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat melakukan protes kepada penyidik ataupun majelis hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 166 KUHAP yang menegaskan “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”.

Jaminan bahwa Tersangka / Terdakwa dalam menyampaikan keterangan harus aman dan bebas dari segala kekangan, paksaan, dan perasaan takut dapat dilihat dalam pasal 52 KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Lantas apa kaitannya dengan kehadiran penasehat hukum ataupun advokad pada saat dimulainya pemeriksaan / penyidikan? Hal ini tidak lain karena advokad ataupun penasehat hukum setidaknya dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, rekayasa ataupun paksaan lain, sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan.

Wacana investigati dengan mengindahkan miranda rule maka pihak penyidik akan memasuki tahapan scientific investigation, yang diantaranya dalam memperoleh alat bukti untuk suatu tindak pidana terhindar dari rekayasa, paksaan dan ancaman yang lain, termasuk tindakan dalam penahanan, penggeledahan dan penangkapan.

Posting ini juga pernah saya nukilkan di blog saya yang lain, di http://www.wayuh.wordpress.com. Silahkan dikunjungi juga

Tunggu posting selanjutnya……

Hak Keperdataan Pada Tersangka / Terdakwa

2011-05-16T04:21:00.000-07:00

Seringkali timbul pertanyan dalam diri kita sendiri selagi dirundung masalah, apakah hak hak kita telah hilang?

Para tersangka terkadang ingin “berontak” karena merasa hak haknya dilecehkan oleh aparat saat dia akan ditahan ataupun disodori surat penahanannya. Benarkah hak itu hilang begitu saja?

Tidak demikian. Selama hidup hak hak azasinya tetap melekat padanya. Namun memang ada beberapa yang di”kurangkan “ Hak haknya seperti hak untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga ( saudaranya, kerabatnya dan lain lain termasuk rekan / karyawan kerjanya maih tetap dilindungi.

Seseorang dalam status tersangka karena tersandung kasus pidana hak hak pribadinya / hak keperdataannya tetap utuh, hanya dikurangi. Tersangka atau terdakwa bukannya tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Seandainyapun dia ditahan, dia berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya, dokter pribadinya, keluarganya. dan pembimbing rohaninya. Lihatlah pasal 161 KUHAP dibawah ini:

“ Tesangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubngannya dengan perkarat ersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan “

Dari pasal yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dinegeri ini hak hak tesangka ataupun terdakwa masih ada yang dilindungi. Tentunya sebagaimana saya samoaikan tadi tidak bebas sebagaimana tidak ditahan, misalnya untuk bertemu dengan rekan bisnisnya biasanya dihotel berbintang ataupun direstoran yang mewah namun karena statusnya kini sebagai tahanan ya diruang pelayana tahanan.

Untuk pertemuan itu disediakan ruangan khusus di lapas ataupun dirumah tahanan yang sah lainnya. Makanya saya sebutkan haknya tidak hilang namun dikurangi. Hotel berbintang , restoran mewah akan didapatkan kembali segera setelah dia bebas lagi.

Nah bagaiana bila dia akan atau bermaksud mengirim surat pada kerabatnya ataupun seseorang yang lain? Kalau ingin berkomunikasi lewat surat dengan keluarga atau penasihat hukumnya?

Jika dia bemaksud mengirim surat maka tersangka punya hak untuk disediakan alat tulis dan tidak diperiksa isi suratnya, tentunya dengan pengecualian bila petugas punya alasan hukum untuk menelitinya dan memeeriksanya.

Dalam pasal 162 KUHAP disebutkan:

1. Tersangka atau Tedakwa berhak mengirim surat kepada Penasihat Hukumnya dan menerima surat dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka atau Terdakwa disediakan alat tulis menulis.

2. Surat menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat Rumah Tahanan Negara kecuali jika terdapat cukup alas an untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan

3. Dalam hal surat untuk Tersangka atau Tetdakwa itu ditilik atau diperiksa Penyidik, Penunutut Umum, Hakim,atau pejabat Rumah Tahanan Negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “ telah ditilik”.

Kaenanya tidak mengherankan bila disuatu media cetak diberitakan ada tahanan yang menanda tangani cek

sebagai tindakan transaksi bisnisnya, meskipun dia berstatus tahanan dan disampaikan oleh penyidik bahwa itu dijamin dalam KUHAP..

Posting selanjutnya tentang hak tersangka / terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang dajukan oleh penyidik….tunggu!!!

Dengan materi yang sama posting ini dapat juga dilihat diblog saya juga http://www.wayuh.wordpress.com

Silahkan dikunjungi...

Sita Marital

2011-05-05T23:05:00.000-07:00

Karena dikhawatirkan pihak lawan ( suami ataupun isteri yang digugat ) akan berbuat curang maka sebaiknya semua harta bersama dibebani sita jaminan, dalam gugatan perceraian hal yang sedemikian itu dinamakan sita marital.

Sita marital dapat diminta kepada Majelis Hakim dengan cara mengajukan secara tertulis ataupun secara lesan pada saat sidang perkara digelar. Kalau semua alasan yang diajukan cukup kuat, alat bukti dan saksi yang diajukan mendukung diperlukannya sita marital agar harta tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka sita marital akan dikabulkan. Atau bila nyata nyata dapat dibuktikan bahwa suami / isteri boros tak cakap bertindak dan mengelola harta gono gini, meskipun bukan dalam proses perceraian, dapat juga diajukan sita marital.

Mengapa sita marital diperlukan?

Biasanya hakim dalam Pengadilan Agama selalu menganjurkan bila mediasi yang ditempuh kedua belah pihak gagal, agar lebih praktisnya gugatan gogo gini diajukan setelah adanya putusan perceraian antara suami isteri, kecuali di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri disyratkan gugatan gonogini terpisah dengan gugatan perceraian.

Nah celah waktu yang dibutuhkan untuk memutus ditundanya gugatan gonogini yang akan diajukan oleh salah satu pihak ataupun menunggu sampai selesainya sidang pembuktian bila di Pengadilan Agama, biasa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menutupi jejak harta bersama dengan menjualnya / diatas namakan kepihak ketiga.

Kalau hal ini sampai benar banar terjadi maka Penggugat ataupun suami / isteri yang mengajukan gugatan tentu akan merasa dirugikan, karena tindakan itu jelas akan menguras ataupun mengesampingkan hak hak orang lain.

Dasar hukum sita marital, diluar proses guatan / permohonan cerai adalah:

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Tentu saja semua itu demi keutuhan keluarga sehingga membentuk keluarga yang sakinah dan bukannya sekedar main menang endiri, artinya bila penjualan asset memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup keluarga mengapa harus dipermasalahkan. Silahkan ditawarkan seraya minta ijin dari Pengadilan Agama.

Birokrasi

2011-04-29T22:23:00.000-07:00

Terkadang kita harus bijak dalam menyikapi hidup. Dalam hal ini tidak berarti kta harus mengalah terhadap fenomena kejanggalan dan perilaku yang kurang elegan dari lingkungan kita.

Barusan saya ditolak untuk mengmbil surat / akte cerai dari klien yang menguasakan pada advokadnya, saya sendiri, untuk mengambil akte cerainya. Penolakannya tidak proposional karena hanya tata letak dari format surat belaka.

Kira kira beberapa saat yang lalu dalam persidangan lain memang pernah sesama rekan advokad mengeluh pada saya tentang perlakuan birokrat yang “alergi” terhadap advokad dan bebarapa insan lain, terutama terhadap pers dan LSM.

Kalau toh seandainya kesalahan itu masalah nama, ataupun nomer perkara wajar harus ditolak surat saya namun kalau tentang format dan tata letak saya kira hanyalah sekedar ingin menunjukkan kewenangan dan sok belaka. Sebagai seorang biokrat yang berwennag lah, begitu kira kira.

Memang menyebalkan sekali. Toh setiap kantor punya selera sendiri untuk pengamanan surat suratnya, termasuk kantor saya.

Majelis Hakim sendiri dalam setiap awal persidangan pasti menanyakan “ apakah semua sudah tidak ada perubahan dalam gugatan yang diajukan? Atau paling tidak ditanyakan kepada pihak Pengugat apakah tetap dalam materi gugatan?

Namun sikap ramah dan terbuka dari majelis hakim tidak selamanya diikuti oleh petugas bagian putusan. Ya mungkin sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya wewenang.

Tapi coba disimak pemberitaan beberapa media dimana seorang tersagka punya lebih dari satu KTP. Bukankah ini juga salah satu simbol kewenangan birokrasi, meskipun bertentangan dengan aturan hukum?

Mau tahu kan ancaman hukuman pemalsuan surat?

Pasal 263 ( Pemalsuan Surat )

( 1 )Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal denagn maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah olah surat tersebut isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

( 2 ) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Nah kalau bicara tentang birokrasi lagi, agar keluar KTP aspal tersebut kira kira sudah berapa biji birokrasi yang terlewati? Bagaimana mungkin birokrasi tersebut dapat dilewatkan begitu saja? Itulah sekedar carut marut pelaksanaan aturan hukum di negeri kta ini.

Mungkin tidak berlebihan bila seorang petnggi hukum memberikan pernyataan bahwa hukum di Indonesia sudah kehilangan nyawa. Hukum sudah kehilangan nyawa?

Tunggu posting selanjutnya tentang birokrasi

PERLINDUNGAN ANAK ( 2)

2011-04-07T19:15:00.000-07:00

Dalam posting di blog saya yang lain dengan judul Poor Family And The Neglected Children (1) juga, pernah saya nukilkan:
--- “Fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh Negara,-- “ demikianlah bunyi undang undang dasar `45 versi lama, maksudnya sebelum ada amandemen dari MPR yang dicantumkan dalam pasal 34.

Nah, dalam versinya yang terbaru dalam amandemen terhadap undang undang dasar NKRI th 2002 kemudian tercantum dalam pasal 34 bab XIV perihal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berbuyi:
(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara
(2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.

Undang undangnya sudah banyak berubah dan komprehensif. Namun bagaimana dengan aplikasi dilapangan?

Akhir akhir ini banyak rumor di masarakat bahwa pengemis itu sebenarnya jauh lebih kaya dari pemberi dermanya.

Barusan tamu saya yang mempunyai kios ditepi pasar menceritakan bahwa tempatnya sering menjadi tempat istirahat para pengamen dan pegemis dikotaya. Hampir semua mereka berpenghasilan cukup dan putera puteranya berpendidikan layak malah terkadang mereka masih mempunyai hewan ternak ( sapi dsb ) ataupun sawah yang lumayan luasnya.

Nah kalau sudah begini siapa yang salah? Rupanya hadist Nabi yang mengatakan “ tangan diatas ( maksudnya yang memberi sedekah) lebih mulia dari tangan yang dibawah ( yang minta sedekah ) “ tidak dihayati maknanya. Sekali lagi ini adalah masalah moral dan religi.

FAKTOR KEMISKINAN

Merebaknya kemiskinan dinegeri ini oleh beberapa kalangan dijadikan pembenar untuk membengkaknya jumlah anak jalanan di kota . Namun bagi pemerintah disebutkan factor kemiskian bukanlah penyebab utama meningkatnya anak jalanan, sebagaimana disampaikan oleh Menko Kesra:

“ Sejumlah kajian menyebutkan munculnya masalah anak jalanan ini, sangat terkait dengan faktor kemiskinan. Selain itu akibat kehidupan keluarga yang berantakan (orang tua cerai) dan juga adanya kemalasan dan kurang bertanggung jawab orang tua terhadap keluarga. Badan Pusat Statitik memperlihatkan tahun 2006 jumlah anak Indonesia (usia 1-18 tahun) sebanyak 79,8 juta. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori terlantar dan hampir terlantar mencapai 17,6 juta atau 22,14 persen.

Agung mempertanyakan, dari peningkatan jumlah anak terlantar sebanyak itu ternyata tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang terus berkurang. BPS justru mencatat angka kemiskinan tahun 2009 turun menjadi 32 juta dari sebelumnya 37 juta tahun 2007. “Dari data ini jelas, kemiskinan bukan faktor dominan munculnya anak jalanan,” katanya.

“Kita berharap dengan membagi bersama kalangan swasta, lembaga-lembaga sosial masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga relawan masyarakat, diharapkan jumlah anak jalanan ini semakin berkurang,” kata mantan Ketua DPR-RI ini. “
Tak kalah dalam berkometar tentang anak jalanan maka Mensos menyatakan bahwa anak jalanan denga babarapa jurus dan program diagendakan akan tidak terlihat lagi pada tahun 2011 ini, sebagimana dinyatakan dibawah ini:

Pemerintah Pusat mentargetkan tahun 2014 Indonesia terbebas dari anak jalanan. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan untuk mendukung program ini, Kementrian Sosial meluncurkan tabungan bagi anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai 230-an ribu orang.

“Tabungan yang kita sudah salurkan itu sudah mendekati 2 ribu untuk anak jalanan di Jakarta. Apa yang disebutkan di tabungan tersebut, yaitu uang untuk anak dan kebutuhan anak sekitar Rp1, 440 juta setahun. Jadi gak banyak, seperti uang jajan dia, nutrisi, seluruh kebutuhan anak di situ. Tapi dengan catatan kita beritahu pada orang tunya kalau sampai menyuruh anak ke jalanan ini kita ambil. Kita sudah membuat MoU dengan tujuh kementrian untuk bersama-sama bagaimana anak-anak ini diselamatkan dari jalanan. Jadi mereka harus sekolah, harus memiliki cita-cita, harus diupayakan mereka mampu meraih cita-citanya. Itu harus kembali ke lembaga pendidikan, ke sekolah. Hak-hak mereka harus dipenuhi seperti kesehatan mereka mendapatkan perlindungan tumbuh kembang yang sehat juga ini harus kita wujudkan ke mere-mereka tersebut juga.”.

Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta Agusman menyebutkan, 90 persen anak jalanan bersumber pada kemiskinan, sedangkan sisanya karena sebab lain, seperti keretakan rumah tangga atau kenakalan remaja.

Kini sudah masuk ketriwulan pertama tahun 2011. Banyak harapan disandarkan terhadap pernyataan pemerintah untuk eksistensi anak jalanan tahun ini. Namun saya menengarai bahwa pelaku anak jalanan rupanya enyoi dengan keadaan mereka.

Sebagai perbandingan dalam sebuah percakapan saya dengan seorang pengamen kecil mengatakan pendapatan mereka minimal seharinya berkisar antara Rp. 40.000 s/d Rp50.000,- Yang “bekerja “ dibus dengan menyanyikan lagu memperoleh lebih. Namun untuk seorang buruh tani disawah dengan berkeringat seharian hanya memperoleh Rp. 40.000,- plus makan siang.

Memperkerjakan para gepeng memang peluang pasar. Sehingga tidak heran bila ada investor yang masuk dengan mendanai mereka dan mengorganisirnya untuk mendapatkan profit. Dan memang profitable pekuang pasar ini. Tapi patutkah?

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan implementasi pasal 34 uud kita yang telah memperoleh amandemen? Semoga niat pemerintah menjadi realita dinegeri tercinta ini.

PERLINDUNGAN ANAK (1)

2011-04-04T04:21:00.000-07:00

Saat membeli pulsa saya tertegun setelah mengetahui keluh kesah penjualnya, bukan karena masalah pulsanya namun tentang pengamen yang memperkerjakan anaknya (?) yang masih balita

Saya berikan tanda tanya (?) karena terkadang kurang dapat dipercaya bahwa yang diperkerjakan itu adalah anak kadungnya sendiri, sebab ada kemungkinan itu adalah anak yang disewa oleh pengamen keorang tua kandungnya.

Malah barusan ada anak yang tersesat sewaktu mengemis namun pihak aparat yang menemukannya justru mencurigai bahwa anak tersebut sengaja ditinggal oleh penculiknya setelah diperkerjakan sebagai pengemis cilik. Sungguh memprihatinkan!

Dia setelah memberi sejumlah uang recehan, mempertanyakan dimana dan bagaimana larinya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Perlindungan Anak

Anak jalaanan. Begitulah mereka biasa diberi panggilan namun dalam bahasa ilmiah untuk mempersingkat biasanya cukup disebut dengan anjal saja, sebagaimana saya pernah lhat d Wikipedia, dengan batasan:
“ Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak. “

Namun untuk kasus diatas nampakya agak menyimpang karena biasanya anak yang diperkerjakan oleh para pngamen masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengiringnya baik yang ikut serta sebagai pengiring pengamen ataupun menunggu penghasilan anaknya dirumah sebagai penambah kebutuhan ekonominya.

Lebih umum mereka biasa disebut dengan gelandangan dan pengemis dan cukup dikenal sebutan gepeng.

Meskipun dinamai gepeng ( Bhs Jawa ) atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kerempeng, namun jangan disangka bahwa mereka semuanya berbadan kerempeng, bahkan ada yang berbadan tegap dan “ siap tempur “.

Mungkin kita tak habis pikir bagaimana anak sekecil itu diperkerjakan demi untuk mencari sesuap nasi, sedangkan dikehidupan kita sehari hari berlaku sebaliknya.

Selaku orang tua kita berbuat sebaliknya dengan memeras tenaga demi untuk kehidupan anak2 dimasa depan. Terkadang tak jarang kita harus menanggung hutang untuk sekolah anak dan kebutuhan primer lainnya.

Itulah permasalahannya. Bagaimana anak kita mendapatkan perlindungan dari keluarga .

Nah kalaupun anak anak itu terlepas dari perlindungan kita selaku orang tua dan keluarga, maka demi masa depan bangsa dan Negara tentunya pertanggungan jawab ataupun amanah akan beralih kepada Negara dan pemerintah dan masayarakat tentunya.

Di Indonesia ini pemberian perlindungan terhadap anak memang sudah diatur dalam undang undang.

Tunggu posting selanjutnya…

BANGUN NIKAH (2)

2011-03-09T17:17:00.001-08:00

Nikah siri kapan diperlukan?

Meskpun dianggap berpotensi sengketa namun ada kalanya nikah siri dibutuhkan, terutama bagi kalangan keluarga yang pernah “bercerai” namun tidak dikabulkan perceraiannya oleh hakim di Pengadilan Agama karena mungkin tidak memenuhi kriteria sebagiamana dimaksud dalam pasal 19 PP no.9 th 1975 ( penjelasan uu no.1 th 1974 tentang Perkawinan.

Atau bisa juga karena para pihak atau salah satu pihak tidak mampu menghadirkan saksi ataupun alat bukti lain yang diperlukan untuk sahnya perceraian.

Sebagaimana sudah diterangkan dalam posting Bangun Nikah maka tentunya meskipun secara hukum positip yang berlaku di Indinesia mereka adalah suami isteri yang sah dan nama mereka dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam register daftar perkawinan sebagai suami isteri namun dalam hati kecil ( tidak pada semua orang ) akan ragu tentang keabsahan mereka sebagai suami isteri yan sah menurut agama ( Islam ).

Mengapa demikian ?
Karena pihak suami sudah pernah mengucapkan talak kepada isterinya ataupun karena sebab yang lain.

Nah persoalannya akan timbul kelak jika hubungan mereka membuahkan seorang atau lebih anak, yang tentu saja membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Meskipun anak anak itu sah mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah namun ada kalanya mereka dapat berstatus sebagai hasil perzinahan.
Celah ini biasa diisi oleh orang Jawa dengan cara melaksanakan bangun nikah, atau bahasa kerennya tajdidunnikah ( mungkin ditempat lain juga demikian, saya kurang tahu ).

Bangun nikah ini jelas bentuknya nikah siri, karena tidak dicatat di register pernikahan di KUA setempat. Cukup hanya dihadiri mempelai berdua, wali, dua orang saksi, ijab qobul dan adakalanya dengan mahar. Namun menurut hukum Islam sah perkawinannya. Sehingga mereka, suami isteri, baik dipandang dari segi hukum yang manapun sah sebagai suami isteri.

Postingan ini juga dapat dilihat di www.masadieb.blog.com

Bangun Nikah

2011-02-26T00:57:00.000-08:00

Postingan ini sebenarnya sudah saya postingkan di blog saya www. masadieb.blog.com, namun karena saya rasa ada baiknya dibaca lebih luas maka saya postingkan juga d blog saya ini. Tentunya juga ada sedkit tambahan disana sini.

Beberapa minggu yang lalu terjadi perdamaian diantara klien saya dan isterinya dalam sengketa perkawinan di pengadilan Agama. Semua merasa gembira karena sengketa tidak dilanjutkan dan perkawianan menjadi utuh kembali.

Namun kemudian timbul problem ketika isterinya minta diadakan tajdidun nikah ( baca mbangun nikah kalau coro Jowo). Mestikah itu dilakukan?

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( InPres no. 1 th 1979, yang juga berlaku sebagai hukum positip di Indonesia ) pasal 115 disebutkan:
“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. “

Hal yang sama dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan ( uu no. 1 th 1974 ) yang berbunyi:
“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. “

Dengan memperhatikan aturan sebagaimana disebutkan tadi maka sebenarnya perceraian tidak pernah terjadi bila Pengadilan ( Agama ) tidak pernah memutuskan adanya perceraian antara suami / isteri, tidak peduli apakah pihak suami telah pernah mengucapkan talak ataupun tidak.

Persoalan timbul karena menurut hukum syariah ( fiqh ) untuk sahya talak tidak diperlu diucapkan dihadapan qodhi / hakim, apakah itu talak sharin ( tegas ) ataupun kinayah ( sindiran ). Sudah barang tentu apalagi dengan talak sindiran justru tidak perlu bahkan jarang diucapkan dihadapan hakim.

Sehingga meskipun secara resmi ikatan sebagai suami isteri tetap diakui keabsahannya oleh Negara dan tercatat dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama dikecamatan saat dilaksanakan aqad nikah , namun secara agama bisa jadi sudah bukan merupakan suami isteri lagi karena talak sudah dijatuhkan oleh suami. Padahal bila dilihat dalam undang undang perkawinan jelas disebutkan dalam pasal 2 (1) :
“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya, dan kepercayaannya itu. “

Nah ini berakibat fatal, karena akan memunculkan problema baru bagi pasangan suami isteri tadi. Diantaranya adalah bisa jadi hasil hubungan antara suami isteri akan dianggap menjadi anak hasil perzinahan meskipun secara resmi mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, dan anak maupun isterinya dlindungi oleh hukum..

Tentunya akan menimbulkan keragu raguan bagi suami dan isterinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Lantas bagaimana?

Celah ini biasa ditutupi oleh masyarakat dengan cara tajdidun nikah ( coro Jawane mbangun nikah ).
Tunggu posting selanjutnya….

Putusan Hakim Adilkah?

2011-02-19T18:07:00.000-08:00

Putusan yang diberikan hakim terkadang kurang memenuhi selera publik. Sebenarnya samakah persepsi keadilan yang dimiliki oleh hakim ataupun majelis hakim dengan persepsi masyarakat?

Karena pokok permasalahan adalah keadian, maka inilah beberapa pengertian tentang keadilan yang sekiranya dapat dijadikan referensi untuk menguak problematika diatas.

Menuru kamus bebas Wikipedia Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

Lantas apakah putusan hakim akan dapat mewujudkan keadian, bagi pencari keadilan ( baik Penggugat ataupun Tergugat di acara perdata dan saksi korban atau Terdakwa diacara pidana?

Nah bebeda dengan moral maka hukum mempunyai sanksi bagi terhukum, baik itu sanksi pidana ataupun denda pada umumnya. Namun karena dasar berpijaknya hukum dan keadilan adalah lain, tentunya tidak setiap hukuman akan mencerminkan perbedaan nilai keadilan dalam persepsi publik.

Karenanya ada beberapa pakar yang menganggap hukum adalah hasil dari budaya manusia, diantaranya Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH. Diantara pendapat beliau mengatakan hukum adalah produk kebudayaan, selanjutnya disebutkan “ Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.”

Namn untuk melihat pendapat lainnya, coba perhatikan definisi diawal mempelajari PIH ( Pengantar Ilmu Hukum ) dianataranya dari Roscoe Pound:

* Hukum dalam arti sebagai tatahukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi)."

Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka.

Sehingga hukum sebagai realtas dan keadilan sebagai kondisi kebenaran secara moral tidak selamanya dapat bertemu dalam realitas sosial dimasyarakat.

Adalah merupakan tanggung jawab seluruh warganegara agar tertib hukum dapat dtegakkan dinegeri tercinta ini.

Seperti kita lihat dalam siaran beberapa media baik itu elektronik ataupun cetak bagaimana respon masyarakat terhadap beberapa kasus yang diputus oleh Pengdilan baik ditingkat pertama , banding maupun kasasi.

Karena persepsi masyarakat tentang nilai nilai keadilan dan ketetapan hukum yang berlaku mempunyai celah yang cukup dalam sehingga sulit untuk dijembatani pertemuannya. Tentunya tidak seluruh masyarakat, namun segolongan measyarakat tertentu yang mempunyai kepentingan didalamnya.

Posting selnjutnya tentang putusan hakim

ISLAH DALAM SENGKETA PERCERAIAN

2011-01-21T05:51:00.000-08:00

Dalam beracara perdata di Pengadilan ( termasuk di Pengadilan Agama dalam semua jenis kasus ) harus dilewati dahulu tahap mediasi ( vide Perma MA no. 1 th 2008 ).
Proses perceraian, termasuk gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak tidak terkecuali, harus melalui tahap mediasi. Sebagaimana disebutkan dalam Perma MA no. 1 th 2008, pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

Bagi mereka yang sudah pernah berurusan dengan perceraian maka masalah mediasi bukanlah barang baru tentunya. Yang patut dimengerti bahwa dalam mediasi ini perdamaian atau biasa disebut islah tidak dipaksakan harus terwujud, namun tergantung pada para pihak. Sehingga harap dibedakan antara perdamaian atau “ islah “ bila berhasil akan membuahkan akte perdamaian dengan “ mediasi “ yang mempunyai muara sama dengan perdamaian yaitu adanya akte perdamaian bila mediasiya berhasil.

Perbedaannya adalah bila mediasi merupakan tahap persidangan yang wajib diikuti menurut undang undang namun perdamaian adalah kesepekatan para pihak pencari kedilan sendiri dan tidak harus ada, dengan waktu dan acaranya adalah dalam semua tingkat pemeriksaan sampai dengan menjelang putusan dibacakan.

Sebenarnya apakah islah itu dan bagaimana dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa perdata?

Karena merupakan kesepakatan para pihak pencari keadilan, maka islah biasanya didahului dengan loby para pihak ataupun para kuasa hukumnya ( para pengacara yang menjadi kuasa hukumnya ). Namun dimungkinkan juga oleh anjuran majelis hakim agar para pihak berdamai dalam mencari solusi perkara ataupun sengketanya.

Pedamaian dalam Sengketa Perceraian

Karena merupakan bagian dari sengketa perdata maka dalam mengupayakan adanya perdamaian dalam sengketa perceraian tentunya tidak lepas dari asas asas hukum dan acara perdata sepanjang tidak disimpangi karena sudah ada aturan undang undang tersendiri yang mengaturnya..

Perdamaian adalah merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menghentikan sengketanya di Pengadilan dengan cara damai dengan kondisi / syarat syrat yang disepakati

Nah karena berbicara masalah kesepakatan maka kita tidak dapat melepaskan diri dengan pasal 1320 BW, yang berbunyi:
 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 Suatu hal yang tertentu ( obyek perjanjian )
 Suatu sebab yag halal ( tidak melanggar undang undang )

Kalau kita berbicara dalam lingkup perdamaian di dalam acara sengketa di Peradilan Agama maka tentunya harus diperhatikan juga kaidah atapun aturan fiqih yang mengaturnya.

Pada pokoknya perdamaian itu adalah upaya menghentikan sengketa di Pengadilan ( perdata ) dengan cara damai, bisanya dengan beberapa kondisi diantaranya para pihak saling memberi dan menerima imbalan sesuatu dari lawan sengketanya baik dari hal yang disengketakan ataupun dari luar barang sengketanya, dan ingat harus tertulis karena nantinya akte perdamaian haruslah exutable (eksekusi harus dapat dilaksanakan ).

AKAL BULUS (2)

2010-12-29T05:18:00.000-08:00

Kadang kurang dapat dimengerti. Yang berakal bulus itu dari pihak Bank ataukah pihak debitur.

Nah untuk lebih jauh membahasnya sebaiknya kita kembalikan pengertian apakab barang agunan / tanggungan, bank dan apakah debitur menurut aturan perundangan.
Menurut undang undang tentang Hak tanggungan :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
Kreditor ( dalam hal ini baca saja bank ), adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu
Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu

Mungkin karena rata rata sdm masyarakat kita rendah sehingga kebutuhan penambahan permodalan biasanya tanpa mempedulikan syarat syarat yang diminta pihak kreditur, dalam hal ini Bank tempat mengajuka aplikasi kredit.

Biasaya mereka menelan saja semua persyaratan asalkan dapat dana segar, ditambah kemudahan kemudahan yang dipromosikan pihak Bank tentunya.

Bahkan tidak jarang sekedar untuk “ uang lelah “ bagi kabag kredit di Bank tempat mengajukan aplikasi, nasabah rela dipotong dananya.

Kesulitan baru timbul bila nanti pengembalian kredit tidak lancar, dan barang jaminan dilelang pihak Bank dengan nilai yang jauh dbawah harga pasar.

Kalau sudah begini siapa yang salah, sebab kedua belah pihak saling menyalahkan, baik debitur maupun kreditur.

Dalih yag biasa digunakan oleh debitur dalam pembelaan untuk pembenarannya adalah salinan berkas akte kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan tidakan yang sedemikian itu menunjukkan tidak adanya transparansi dalam perjanjian kredit terutama mengenai berapa dipasang hak tanggungan dari rumah dan tanah debitur yang dijaminkan dalam pengajuan kreditnya, sehingga debitur tidak mengetahui hak hak yang diperolehnya selaku konsumen jasa produk dari Bank serta apa kewajibannya dan sebaliknya dia juga tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Bank.

Memang yang sedemikian itu penting karena nilai jaminan yang diagunkan debitur kadang kadang jauh berlipat kali dengan dana yang diperoleh debitur dari Bank, dan akan sangat merugikan debitur bila suatu saat kondisi pembayaran terhadap pengembalian kredit. kurang lancar. Apalagi tidak ada transparansinya tindakan Bank juga mengakibatkan tidak tahunya debitur apakah jenis kredit yang diperoleh Penggugat, apakah KMK / Kredt Modal Kerja atau rekening koran ataupun jenis kredit yang lain.

Jenis kredit amat penting karena menentukan prosedur pengembalian hutang, eksekusi, lelang dan sebagainya, namun itu semua tidak diperoleh debitur meskipun basanya berkali kali dimohonkan.

Posting kali ini bukan dimaksudkan untuk menepis pihak Bank namun justru sebaliknya karena diharapkan agar debitur waspada dengan apa yang akan dialaminya nanti bila pengembaliannya atau pembayaran kreditnya masuk dalam kategori kredit macet.

Menyambut Hari Anti Korupsi (2)

2010-12-15T17:42:00.000-08:00

Mengapa posting ini saya nukilkan ayat ayat Tuhan?
Karena menurut hemat saya korupsi tidak saja harus diberantas dengan sanksi hukum yang berat, namun juga harus didampingi dengan pendekatan moral dan keagamaan.
Sebagaimana telah disebutkan dalam posting sebelumnya,

korupsi adalah sejenis pembusukan, sehingga apa yang dihasilkannya bukanlah buah kerja yang segar dan dapat dinikmati masyarakat, namun adalah hasil kerja yang busuk dan membuahkan penyakit moral dikalangan masyarakat.

Nah sekarang simaklah ajaran / sabda Rasul Allah saw yang berbunyi:
“ Apabila amanah telah disiasiakan, maka tunggulah saatnya. Sahabat betanya: Bagimana menyianyiaknnya? Rasul Allah menjawab: Apabila suatu jabatan diserahkan pada orang yang bukan akhlinya, maka tunggulah kehancurannya “ ( H.R. Bukhari )

Salah satu sarana korupsi adalah adanya jabatan melekat pada seseorang. Nah dengan jabatan itu, tidak peduli jabatan terendah sampaipun jabatan tertinggi memberi kewenangan pada pejabat untuk bertindak menyimpang dari kewenangan yang diamanatkan kepadanya.

Sehingga dinyatakan dalam hadis tersebut diatas bila hal yang sedemikian itu berkelanjutan tunggulah saat kehancurannya.

Bila kita merujuk pada Wikipedia maka terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan;
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Titik ujung korupsi adalah kliptokrasi, yang berarti pemerintahan oleh para pencuri.

Na`udzubilLah, semoga Allah menjauhkannya negeri ini dari bentuk pemerintahan yang sedemikian itu.

Menyambut Hari Anti Korupsi

2010-12-15T08:09:00.001-08:00

Hari ini menjelang tanggal 2 Hijriah th 1432 atau berepatan dengan 9 Desember tahun 2010 Masehi.

Konon hari ini ditetapkan oleh UNO ( Perserikatan Bangsa Bangsa ) sebagai hari Anti Korupsi sedunia. Mungkin juga gejala adanya korupsi bukan saja di Indonesia, namun sudah mendunia, tidak terkecuali di Negara maju maupun miskin. Perbedaannya hanya dalam kuantitas.

Menurut kamus dari Wikipedia maka korupsi adalah
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Tentunya kalau masalah undang undang negeri kita ini tak akan mau kalah dari yang lain, namun entah tentang penegakan dan ketentuan hukumnya. Marlah kita lihat dalam undang undang anti KKN, apa itu defnisi korupsi:
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Lebih jauh wiki pedia menyebutkan:
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Sejalan dengan berlakunya tahun baru Hijriah kali ini, sebagai muslim saya ingin merenungkan kembali bagaimana sahabat Abuakar ra menangis ketika menerima jabatan khalifah dan mengatakan bahwa jabatan adalah amanah, dan beliau melaksanakan tugasnya selaku khalifah dengan selalu berpegang teguh pada sisi kebenaran yang diajarkan oleh Alloh dan Rasulnya.

Dalam beberapa seremonial sering kita degar juga para pejabat baik sipil maupun militer mensitir tentang amanah. Inilah pandangan al Qur`an tentang amanah:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ( an Nisa` ayat 58 ).

Sudahkah para petinggi negara kita menyadari betapa arti penting jabatan dan kewenanagn mereka sebagai suatu amanah dan bukan sebagai hadiah?

Sumpah Jabatan

2010-10-29T18:32:00.000-07:00

Semula posting ini karena kerabat saya ingin mendengarkan ayat ayat Qur`an lengkap dengan terjemahnya. Namun terbersit dalam pikiran saya alangkah baiknya bila para pejabat juga ikut jejak dari kerabat saya itu, hingga dapat menghindari tindak yang menyimpang dari sumpah jabatan yang setiap awal senen sebelum bekerja atau setidaknya tanggal 17 setiap bulannya dibaca pada upacara bendera.

Apakah sumpah jabatan yang dibaca? Sekiranya mereka mengetahui bahwa taqwa kepada Tuhan YME ( untuk umat muslim baca taqwa kepada Alloh swt ) maka tentu mereka akan takut mengerjakan dosa dan penghianatan terhadap rakyat.

Inilah salah satu bentuk sumpah jabatan ( untuk Hakim, Panitra dsb }:

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 th 1947 pasal 2 menyebutkan sumpah jabatannya adalah:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk mendapat jabatan saya ini, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai atau akan mempunyai perkara atau hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini; bahwa saya didalam melakukan kewajiban saya senantiasa akan memegang teguh hukum, keadilan, tidak sebelah-menyebelah dan tidak memandang orang; bahwa saya akan bekerja untuk kepentingan Negara, sebagai pegawai, kehakiman yang tulus, saleh, cermat dan bersemangat

Nah untuk lebih meyakinkan mereka patut kiranya mendengarkan beberapa ayat al Qur`an sebagai bacaan dengan cara klik disini

Namun anjuran ini bukan semata ditujukan kepada para pejabat saja, tidak terkecuali juga kepada para awam termasuk seperti diri saya juga.

Semoga banyak manfaatnya.

HAKIM BERMASALAH

2010-10-25T17:04:00.000-07:00

Dalam postingan yang lalu sudah diterangkan tiada seseorang dapat dihukum tanpa adanya aturan undang undang ( yang tertuls ) terlebih dahulu.

Di Indonesia aturan perundang undangan yang tertulis ( dalam konteks hukum pidana ) berada di KUHP dan dan ada yang tersebar diluar KUHP diantaranya Undang Undang Anti Korupsi, UU Anti Terorisme dan lain lain.

Hakim dan putuan yang amburadul

Saya sebut sebagai putusan yang amburadul karena dikemudian hari ternyata putusan itu adalah hasil rekayasa dengan para mafioso ( pelaku tindak per-mafia-an ) di pengadilan, sehingga merugikan rakyat dan negara dalam jumlah yang cukup banyak.

Masih ingat putusan terhadap pelaku mafia pajak di PN Tangerang? Ternyata putusan itu berbuntut panjang dengan adanya penonaktifan terhadap ketua Majelisnya. Meskipun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun kini ketua majelisnya berstatus tersangka dan ditahan

Bagaimana undang undang memandang para pejabat yang "bermain" ini?

Dalam KUHP Bab XXVIII tentang kejahatan Jabatan pasal 418 disebutkan:

" Seoang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah itu janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara palung lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Kini bayak dimedia, baik cetak maupun elektronik, yang memberitakan sepertinya hakim menerima suap sudah biasa. Bagaimana semestinya? Mungkin karena dirasa tidak ataupun kurang mencerminkan keadilan dalam era penegakan hukum sekarang ini maka lahirlah undang undang tentang Penberantasan Korupsi, undang undang tentang Suap, undang undang Gratifikasi, yang kesemuanya ancaman hukumannya lebih berat.

Tayangan Hipnotis di TV Layak Dihentikan ( II )

2010-10-24T05:10:00.000-07:00

Inti dari hipnotis adalah sugesti, baik dari external maupun internal. Artinya auto sugesti akan memberikan peranan yang penting untuk membuka diri menerima perintah perintah hipnotis dari pihak lain.

Diantara langkah langkah membuka diri terhadap perintah dari luar adalah pembelajaran bagaimana cara cara seseorang memasuki tahap menerima perintah, sepertri yang ditayangkan dalam beberapa episode di televisi.

Sehingga tayangan tv akan mendorong pemirsa untuk menerima perintah dan membangun auto sugesti dalam memasuki alam hipnotis.

Nah disinilah bahayanya-karena bila nantinya ada orang yang berniat jahil, maka dengan mudahnya akan memasukkan perintah jahil pula, seperti perintah memberikan uang, ataupun perhiasan dan tidak menutup kemungkinan kehormatanm diri.

Tentunya ini adalah rangkaian kata kata bohong untuk tujuan menguntungkan diri sendiri ( atau oranmg lain ) sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepada penghipnotis. Orang awam biasa menyebut digendam

Inilah pasal selenkapnya:

Pasal 378 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun mengapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lamam empat tahun.

Karenanyalah saya lebih cenderung mengatakan lebih baik tayangan hipnotis di media tv dihentikan, karena dapat membangun opini baik individu maupun publik tentang penerimaan diri terhadap perintah hipnotis.

Tayangan Hipnotis Di TV Layak Dihentikan (1)

2010-09-24T08:15:00.000-07:00

Kini marak penipuan menggugnakan hipnotis dibeberapa tempat, seperti di bank, mall dan sebagainya. Tidak terkecuali juga saat kita naik bus, kendaraan umum lainnya ataupun saat kita turun di terminal, baik kereta api atau terminal bis.

Sebenarnya apa sih hipmotis itu? Dan apa pula penipuan itu…

Secara acak saya coba untuk browsing di internet mencari situs situs yang berkaitan dengn penipuan memakai modus operandi hipnotis. Nah ini hasilnya:
Definisi Hipnotis:
Hipnotis adalah suatu seni komunikasi persuasif yang ditujukan untuk menympaikan pesan ke pusat motivasi mabusia yang disebut sebagai “ Pikiran Bawah Sadar”

Sebagai suatu teknik komunikasi, maka hipnotis melibatkan aspek verbal, nonverbal, dan me-utilisasikan segenap factor pendukung komunikasi termasuk lambang lambang dan nilai keyakinan ( belief system ).

Hipnotis adalah gejala psikologi murni dan tidak terkait dengan unsur magis, mistik, kuasa kegelapan atau istilah lain sejenis
( Dikutip dari Hipnotis For Dummies by Yan Nurinda )

Suatu kondisi baru yang dialami seseorang sehingga mengalami imajinasi didalam fikirannya melalui kekuatan sugesti

( Dikutip dari Ebook Hipnotis by IK & FNH | smiletrainer@gmail.com )

Itulah sekedar beberapa definisi tentang hipnotisme , dibeberapa pakar lenih suka dengan menyebut hinpnosis, yang tentunya menurut saya berkisar pada sugesti dan sistem komunikasi.

Kiranya untuk postingan pertama kita cukupkan dulu disini, dan dalam postingan selanjutnya akan dipaparkan kaitannya dengan penipuan.
Sebagai pendahuluan anda semua dapat melihat beberapa video cara cara penipu dengan gaya hipnotisme dan diantaranya disini.

Idul Fitri

2010-09-09T18:10:00.000-07:00

Selamat Hari Raya Idul fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah
10 September 21010 Masehi
Mohon maaf Lahir dan Bathin, semoga amal ibadah kita selama Romadhon diridhoi oleh Allah swt

TaqobbalLohu minna wa minkum
Taqobbal Ya Karim

team mas-adieb.tk

HAK KONSUMEN (2)

2010-08-15T08:46:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu sebelum romadhon telah dipostingkan masalah hak hak dari konsumen, diantaranya adalah:

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Yang kesemuanya itu dapat dibaca dalam uu perlindungan konsumen.( menurut uu no. 8 th 1999 pasal 4 }

BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen )

Kita lihat dalam hak konsumen yang dicantumkan dalam pasal 4 huruf e yang menyatakan e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Bagaimana cara penyelesaian sengketa itu? Tentunya ada dua kemungkinan yaitu melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana.

Dalam menempuh modus perdata maka konsumen boleh mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut dengan BPSK

Apakah BPSK itu ? BPSK adalah Badan Penyelesaian Konsumen yang dibentuk berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, untuk melindungi konsumen. Dan karena merupakan suatu badan / intitusi maka siapa Anggota BPSK ?

BPSK beranggotakan:
- 3 - 5 orang dari unsur Pemerintah
- 3 - 5 orang dari unsur Konsumen
- 3 - 5 orang dai unsur Pelaku Usaha
yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5))

Dasar Hukum

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI pasal 49 sampai dengan pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan

> Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan ini merupakan institusi peradilan juga yang melakukan persidangan dengan menghasilkan putusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan beaya ringan. Dikatakan

cepat karena harus memberikan putusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( lihat pasal 55 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan eksekusi / putusan ( lihat pasal 56 dan 58 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ),

sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa,

murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.

Cara gugatannya tentunya tidak lepas dari dasar dasar gugatan perdata dengan cara membuat surat permohonan kepada Ketua BPSK,

Maksudnya dengan tidak meninggalkan / memperhatikan pokok pokok gugatan perdata seperti melengkapi alat buktinya surat( Faktur, Kwitansi, Bon dll.) Para pihak dan alamatnya harus jelas ( pengadu / penggugat selaku konsumen, pengusaha atau pelaku usaha, keluhan ataupun maksud pengajuan gugatan / ganti rugi yang dikehendaki dsb , selain syarat administratip lainnya sepeti ktp atau indensitas lain yang mendukung, diantaranya:

-Nama, Alamat Pengadu dan Alamat yang diadukan
-Keterangan waktu/tempat terjadinya transaksi
-kronologis kejadian
-bukti-bukti yang lengkap seperti: Faktur, Kwitansi, Bon dll.
-Foto copy KTP pengadu.

Tunggu posting selanjutnya

Marhaban Ya Romadhon

2010-08-12T04:12:00.000-07:00

Untuk menghormati bulan yang suci dan penuh berkat ini team www.mas-adieb.tk memasang radio streaming yang link ke HANG RADIO dan RODJA FM. Semoga dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan romadhon ini. Amin

Hak Konsumen

2010-08-01T18:19:00.000-07:00

Penipuan

Barusan keluaga saya mendapatkaan stroke hadiah dari produsen minuman bersenergi sebuah kijang inova. Memang menggiurkan. Anak sulung saya berniat menjual kembali sedang yang bontot bersedia meminjami dana untuk membayar pajak hadiahnya, bpkb dan sebagainya.

Ketika customer service minuman ber-energi pusat memberi tahukan bahwa perusahaan ini tidak pernah menegeluarkan promo dengan hadiah sebuah mobil kijang innova, maka barulah sadar anak-anak saya bahwa itu penipuan, dan bahkan dari pihak cs extrajoss meminta saya agar mengabaikan saja iming-iming hadiah itu, karena semua itu bohong saja.

Sebenarnya sudah banyak atensi mass media dalam kasus ini, namun mungkin sanksinya yang kurang efektif, terbukti masih banyak saja keberanian mereka mereka yang iseng dan melakukan penipuan.

Adakah undang undang mengaturnya?

Pasal Penipuan.

pasal 378 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun mengapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lamam empat tahun.

Bagaimana bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap konsumen? Memang pekerjaan iseng ini bukan perusahaan ataupun produsen yang mengerjakan, dan pihak produsen sudah memberikan klarifijksi bahwa itu semua bohong, artinya telah terjadi penipuan.

Kabarnya Kementerian Perdagangan sudah mengajukan usulan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perilindungan Konsumen, karena ditengarai banyak mengandung pasal karet dan tidak memberikan efek jera pelaku usaha nakal yang merugikan konsumen.
“Permohonan revisinya sudah masuk ke Prolegnas DPR RI (program legislasi nasional). Mudah- mudahan cepat selesai. Harapan kita, bisa diundangkan tahun 2011 atau 2012,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Subagyo kepada wartawan, Senin [19/04] di Bogor, pada acara Pencerahan Perlindungan Konsumen Bagi Wartawan bertema “Bersama Media Kita Didik Masyarakat Menjadi Konsumen Cerdas”.
Sebenarnya apakah hak hak konsumen dalam setiap transaksi?

Hak dan Kewajiban Konsumen ( menurut uu no. 8 th 1999 )

Pasal 4

Hak konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan , keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selanjunya tunggu bahasan berikutnya.....

ALAT BUKTI DALAM PROSES PERDATA

2010-07-16T16:43:00.000-07:00

Barusan seorang klien menunjukkan surat keterangan jual beli tanah ( yang menurut anggapan saya ) kurang valid.

Sebenarnya apa saja yang dinamakan alat bukti dalam hukum acara perdata?

Karena republik tercinta ini belum mampu membuat hukum acara perdata sendiri maka sesuai dengan pasal peralihan uu dasar kita untuk mengisi kekosongan hukum ya terpaksa kita pakai dulu aturan acara perdata zaman baheula, yatu Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, biasa disingkat RIB atau HIR ( yang dipebaharui ).

Alat Bukti

Untuk memulainya baiklah kita lihat pasal 163 HIR yang menyebutkan : " Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu. "

Secara populer pasal ini dapat diartikan / dibaca dengan pengertian " siapa yang mendakwakan dialah yang harus membuktikannya "

Untuk mendukung para pihak terhadap dalil dan landasan hukum yang diajukan dalam proses pemeriksaan sidang perdata ( juga dalam sidang yang lain termasuk pidana, perceraian, militer dan tata usaha negara tentunya ) dibutuhkan alat bukti yang valid. Dalam Pasal 164 HIR disebutkan ada 5 macam alat bukti yaitu :

1. Surat, diatur dalam Pasal 165 – 169
2. Saksi, diatur dalam Pasal 169 – 172
3. Persangkaan, diatur dalam Pasal 173
4. Pengakuan, diatur dalam Pasal 174 – 176
5. Sumpah, diatur dalam Pasal 177

Meskipun beberpa akhli menerangkan bahwa tidak semuanya dalam pasal 164 HIR menjadi alat bukti ( persangkaan persangkaan dan sumpah ) namun karena hukum acara perdata menyatakan sebagaimna dicantumkan dalam HIR saya berpandangan tetap sebagai alat bukti dalam proses perdata.

Tidak semua hal yang didalilkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat harus dibuktikan. Sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan secara umum, artinya hal hal yang diketahui oleh khalayak umum pasti ada / terjadi tidak perlu dibuktikan lagi, yang dalam proses hukum biasa disebut dengan notoire feiten. Sebagai contohnya kita ketahui bersama semua kantor / dinas pemerintah pada hari minggu pasti libur.

SATPOL PP DIPERSENJATAI

2010-07-07T19:37:00.000-07:00

Berita tentang satpol pp akan dipersenjatai banyak menyita perhatian masyarakat karena beberapa kasus yang terjadi dilapangan menurut opini pemerhati dan beberapa tokoh sudah terlalu banyak mengindikasikan penyimpangan.

Namun Mendagri beralasan bahwa peraturannya sudah ada jauh sebelum kasus Priok terjadi

Jadi mendagri bukan merencanakan untuk mempersenjatai namun akan memberlakukan aturan hukum tentang mempersenjatai satpol pp. Kalau dilihat dari aspek hukum memang bisa saja pemberlakukan aturan mempersenjatai satpol itu.

Namun etiskah itu?

Diantara alasan dan alibi penentangan terhadap wacana mempersenjatai satpol pp adalah karena tanpa senjata saja satpol pp sudah sedemikian beringas ( ingat kasus priok ), bagaimana pula bila mereka memegang senjata api ataupun jenis senjata yan lain?

Lagian pula mereka bukan melawan warganegara ( baca rakyat pinggiran ) namun mereka melawan pedagang kaki lima dan warga negara yang dipinggirkan namun terpaksa karena himpitan tekanan ekonomi harus meniti hidup di lahan hijau di kota kota yang gemerlap dengan taburan janji fatamorgana.

Bagaimana bila pola kerja satpol pp itu dipersenjatai dengan moral yang menumbuhkan empathy terhadap warga pinggiran? Bukankah ini juga senjata yang ampuh?

Bagaimana jika hasil sitaan tidak dibuang begitu saja, misalkan diadakan lokasi khusus semacam rubasan ( rumah barang sitaan negara )

Bila ini terjadi maka para pedagang kaki lima yang mungkin hanya mempunyai barang komoditi ( baca barang dagangannya ) cuma itu itu saja satu satunya, akan sedikit terobati dengan dikembalikannya dagangannya lagi. Kalau toh kemudian barang itu dimusnahkan tentunya akan membuat nestapa keluarganya yang mengharapkan nafkah dari hasil penjualannya yang cuma itu.

Namun semuanya itu masih tergantung pada perda masing masing daerah, yang tentunya mempunyai versi dan aplikasi sendiri.

Solusi terhadap keberadaan pkl memang salah satunya adalah tindakan yang tegas dan komperhensip dari satpol pp. Namun masih diperlukan juga solusi yang lain selain solusi hukum, misalnya solusi kemanusiaan dari daerah ( baca pemda ) dan pemerintah pusat, baik menyangkut kesejahteraannya maupun lokasinya.

Berita terakhir dari Jawa Pos ( Kamis 8 Juli 2010 ) mendagri menyatakan tentang mempersenjatai satpol pp ditunda namun tidak dicabut. Mereka dalam operasional hanya dibekali senjata pentungan dan senjata kejut.

Membeli Umur (3)

2010-07-04T21:27:00.000-07:00

KAWN GANTUNG

Masalah kawin gantung, yang hampir mirip dengan kasus membeli umur namun juga amat berbeda dari segi opini masyarakat, karena Kawin gantung itu masih memberikan pilihan pada mempelai wanita bila dia telah dewasa kelak.

Perbedaan lainnya kawin gantung dapat saja para mempelai dibawah umur semua, artinya calon pengantin baik lelaki maupun wanitanya masih belum dewasa, ataupun salah satu saja yang belum dewasa.

Umumya para orang tua calon mempelai ( para calon besan ) saling sepakat bahwa meskipun telah dilangsungkan perkawinan antara anak mereka dan sah, namun tidak boleh bergaul layaknya suami isteri.

Karena kesepakatan itulah maka diberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih nantinya bila telah dewasa, apakah akan dilanjutkan hubungan sebagai suami isteri ataupun cukup kawin gantung saja. ( artinya mereka sepakat cerai ).

Pendapat ulama membolehkan perkawianan gantung ini, atau dapat juga disebut dengan perkawinan dini, dengan pokok bahasan karena kawin gantung tidak mengubah status hukum bagi kedua belah pihak.

Kawin gantung dapat dilakukan dengan cara sirri ataupun dicatat diregister KUA, artinya dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nilah setempat. Cuma permasalahannya yang bakalan timbul dapatkah permohonan ijin perkawinannya diperoleh kalau seandainya kedua mempelai masih dibawah umur. Lagi pula apakah khuluq ( perjanjian untuk cerai dikelak kemudian hari ) dapatkah dilaksanakan?

Sementara kita cukupkan dulu masalah kawin gantung ini didini.

Membeli Umur ( 2 )

2010-07-01T11:32:00.000-07:00

Masih seputar membeli umur

Masihkan anak dibawah umur harus dilindungi bila orang tuanya dengan rela melepaskan untuk melangsungkan pernikahannya?

Apakah kiranya anak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dengan tanpa intervensi orang tuanya ?

Tentunya semuanya harus dicermati secara kasuistis, artinya sampai dimana batasan dan rambu rambu yang memberikan keleluasaan kepada anak untuk menentukan nasibya, termasuk terhadap keluarganya yang akan dibina.

Ingat kasus di Semarang antara syech Puji yang banyak mengandung pro dan kontra.

Perkawinan anak yang belum dewasa tentu harus melalui proses ijin orang tua bakal calon mempelai wanita di Pengadilan Agama bila akan dilaksanakan. Demikian itu sudah menjadi amanat undang undang.

Masalahnya tentu akan terpikulkan pada niat yang sebenarnya apakah perkawinan itu menjadi suatu paksaan bagi si anak, karena desakan ekonomi, tipu daya orang tua sendiri ataupun karena keinginan masing masing pihak untuk menjalin kehidupan bersama dalam perkawinan yang sah.

Dititik persimpangan inlah nanti akan terjadi, apakah ijin orang tua bakal calon mempelai wanita merupakan jenis membeli umur atau memamg proses permohonan ijin orang tua di Pengadilan Agama adalah salah satu proses guna membentuk keluarga sebagaimana diamanatkan undang undang dan moral serta agamanya.

Pelanggaran ataupun penyimpangan disini seyogyanya mendapatkan sanksi

Sanksi itu dapat saja berupa sanksi moral ataupun pidana. Sebenarnya sanksi moral akan lebih banyak membawa nestapa bsgi pelakunya, namun sepertinya masyarakat akan lebih dipuaskan dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana.

MEMBELI UMUR

2010-06-30T07:27:00.000-07:00

ANEKDOTE DI PENGADILAN AGAMA

Seraya menunggu panggilan dari kasir di Pengadilan Agama untuk mengambil putusan gugatan perceraian, saya bertanya kearah seorang anak gadis dsamping saya.

Kenapa ke Pengadilan Agama, apakah ingin mengajukan gugatan cerai? Lalu dijawab apa?

Yang mengejutkan jawabannya adalah bukan untuk mengajukan gugatan perceraian dia ke Pengadilan Agama ( memang di Pengadilan Agama bukan untuk mengurus perceraian saja, bisa juga untuk kasus wasiat, waris, hibah, dsb ) namun kedatangannya adalah untuk membeli umur

Diterangkannya lebih lanjut, karena perkenalannya dengan seorang pria lewat HP dan setelah menjalin cinta, kini mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Namun apa lacur umurnya baru menginjak 16 tahun, sehingga butuh ijin dari orang tua mempelai wanita.

Prosedrnya sih benar, HARUS ADA ijin orang tua mempelai wanita, surat keterangan kepala desa dan mungkin semua persyaratan administratip yang lain sudah dpenuhi, plus beaya sidang permohonannya .

Cuma yang patut disayangkan kenapa disebutnya dengan membeli umur

Memangnya umur dapat diperjual belikan?

Hakim Bermasalah (2)

2010-06-19T18:36:00.000-07:00

Sumpah Jabatan

Dalam undang undang no.14 th 1970 atau lebih dkenal dengan Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 29 disebutkan bahwa sebelum melakukan jabatannya seorang hakim wajib melakukan sumpah / janji menurut agamanya masing masing yang diantara isinya seperti berikut ini ( sekedar mengingatkan ):

- Saya bersumpah / menerangkan dengan sungguh sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau csra apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
- Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Lain dibibir lain dihati

Namun apa yang sering kita lihat di media? Semuanya hanya fata morgana dan merugikan para pencari keadilan. Sehingga muncullah adagium dalam penegakan hukum di negeri tercinta ini bahwa harus tersedia dana senilai seekor kerbau bagi pencari keadilan bila ingin menemukan kembali seekor ayamnya yang telah hilang.

Mengapa semuanya harus terjadi ? Bukankah para penegak hukum sudah menjalankan sumpah jabatannya?

Sebagai filter terakhir bila semua penegakan hukum ( dari penyidik, advokad dan jaksa } sudah tak sanggup lagi menjalankan tugas dan wewenang jabatannya demi keadilan, maka hakim selaku institusi yang tidak ter-intervensi oleh institusi manapun termasuk lembaga eksekutip, hakim sebagai fiter keadilan terakhir, harus menegakkan keadilan.

Maka bila dia melanggar sumpah jabatannya namanya itu adalah lain dibibir ( kala mengucapkan sumpah ) lain pula dihati ( kala melaksanakan putusan ).

HAKIM BERMASALAH ?

2010-06-16T17:30:00.000-07:00

Dalam postingan yang lalu sudah diterangkan tiada seseorang dapat dihukum tanpa adanya aturan undang undang ( yang tertuls ) terlebih dahulu.

Di Indonesia aturan perundang undangan yang tertulis ( dalam konteks hukum pidana ) berada di KUHP dan dan ada yang tersebar diluar KUHP diantaranya Undang Undang Anti Korupsi, UU Anti Terorisme dan lain lain.

Hakim dan putuan yang amburadul

Saya sebut sebagai putusan yang amburadul karena dikemudian hari ternyata putusan itu adalah hasil rekayasa dengan para mafioso ( pelaku tindak per-mafia-an ) di pengadilan, sehingga merugikan rakyat dan negara dalam jumlah yang cukup banyak.

Masih ingat putusan terhadap pelaku mafia pajak di PN Tangerang? Ternyata putusan itu berbuntut panjang dengan adanya penonaktifan terhadap ketua Majelisnya. Meskipun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun kini ketua majelisnya berstatus tersangka dan ditahan

Bagaimana undang undang memandang para pejabat yang "bermain" ini?

Dalam KUHP Bab XXVIII tentang kejahatan Jabatan pasal 418 disebutkan:

" Seoang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah itu janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara palung lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Kini bayak dimedia, baik cetak maupun elektronik, yang memberitakan sepertinya hakim menerima suap sudah biasa. Bagaimana semestinya? Mungkin karena dirasa tidak ataupun kurang mencerminkan keadilan dalam era penegakan hukum sekarang ini maka lahirlah undang undang tentang Penberantasan Korupsi, undang undang tentang Suap, undang undang Gratifikasi, yang kesemuanya ancaman hukumannya lebih berat.

Tunggu posting selanjutnya....

Saksi (3)

2010-06-12T17:59:00.000-07:00

Saksi bodong

Bagaimana kalau kesaksian yang diberikan baik dalam persidangan ataupun BAP penyidik adalah palsu alias bodong? Pertama kita bedakan dulu saksi di BAP penyidik dan kesaksian dalam pemeriksaan di depan hakim dalam persidangan.

Dalam hukum baik pidana maupun perdata termasuk kasus tata usaha negara dan peradilan agama ( islam ) hanya dikenal seorang yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, artinya baik kesaksian didepan hakim ataupun dihadapan penyidik yang dicatat dalam berita acara atau populernya BAP penyidik, yang mempunyai sanksi pidana hanyalah kesaksian dibawah sumpah.

Dalam KUHP pasal 242 disebutkan:

(1)
Barangsiapa dalam kadaan dimana undang undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Nah berhati hatilah dengan kesaksian karena selain dilindungi namun ada sanksinya juga, yaitu jangan memberikan kesaksian palsu alias jangan menjadi saksi bodong karena ada ancaman hukumannya. Lama sekali ancaman hukumannya tidak kurang dari hukuman penjara tujuh tahun. Lama kan?

Kembali pada bahasan 10 perintah Allah, " jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu "
Untuk memberikan kesaksian bodong, pikir dulu karena selain memperoleh ancaman diakherat kelak namun didunia ini ada sanksi hukumnya yaitu ancaman kurungan penjara selama tujuh tahun..

Saksi (2 )

2010-06-12T04:24:00.000-07:00

Resiko seorang saksi

Kita maklumi bahwa terkadang menjadi saksi mempunyai resiko yang tinggi, artinya akan membawa akibat buruk bagi saksi itu sendiri.

Namun hendaknya dimaklumi bahwa mungkin tanpa kesaksian kita kasus akan menjadi semakin rumit dan bahkan mempunyai efek yang amat merugikan kepada saksi korban ataupun memuat martabat seseorang menjadi terpuruk dan fitnah terus menghinggapi pada pribadi seseorang, bahlan terhadap institusi.

Untuk menampung itu semua undang undang mengaturnya, siapa siapa yang dapat mengundurkan diri menjad saksi, ataupun menolak menjadi saksi.

Namun bagi saksi yang dibutuhkan sekali justru undang undang memberikan keselamatan terhadap saksi itu, yang biasa disebut dengan undang undang perlindungan terhadap saksi. Lihat undang undang perlindungan terhadap saksi dan korban disini

Mengapa sampai diatur dalam perundang-undangan ? Karena dikhawatirkan apabila terungkap dengan jelas dan transparan keterlibatan pelaku tindak kriminal, maka mengakibatkan pelaku akan terusik bahkan terancam dipidana.

Itulah salah satu sebab mengapa seseorang enggan menjadi saksi, karena terkadang dapat beresiko tinggi.

Sebagaian besar advokad, polisi dan jaksa pernah mengalaminya, bagaimana sulitnya menghadirkan saksi kunci dalam suatu perkara.

Tunggu posting selanjutnya

Saksi

2010-06-11T17:35:00.000-07:00

Diantara 10 perintah Allah baik yang dinukilkan dalam al Qur`an, Injil dan bahkan Taurat adalah " tidak boleh berdusta "

Perhatikan sabda Nabi Muhammad saw dibawah ini:

Daripada Abi Bakrah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: Mahukah kamu semua jika aku beritahukan tentang sebesar-besar dosa besar? Kami menjawab: Sudah tentu (kami mahu) wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Menyekutukan (syirik) Allah dan menderhakai kedua ibu bapa dan sumpah palsu. Pada masa itu baginda sedang bersandar lalu baginda duduk dan bersabda: Ingatlah (juga dosa yang sangat besar ialah) perkataan palsu dan sumpah palsu. Baginda tidak henti-henti mengulanginya sehinggalah kami berkata: Alangkah baik kalau baginda berhenti (diam dan tidak mengulanginya lagi).

Demikian juga yang tidak berbeda dengan firman Allah dalam al Qur`an :

" Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. " [ Surah al-Haj ayat 30 ]

Musa as sebagaimana dinukilkan dalam " Kesepuluh Perintah Tuhan " itu tercantum dalam Syemot pasal 20 ayat 2-17: yang bunyinya:
20:16 --> Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.

Rupanya larangan ini sudah menjadi universal, karena teradopsi dalam hukum dibeberapa negara, tidak terkecuali dinegara diktator sekalipun.

Enggan menjadi saksi

Enggan menjadi saksi terkadang menjengkelkan. Pencari keadilan dapat menjadi frustasi untuk mendapatkan kebenaran. Semisalnya kita mendapatkan kecelakaan dijalanan, dan hanya seorang pejalan kaki yang tahu persis bagaimana kecelakaan tabrak lari itu terjadi. Kalau pejalan kaki itu tidak mau bersaksi maka jangan diharap ada sanksi terhadap pelaku tabrak lari, dan ini akan merugikan sekali terhadap korban. Dapat juga berakibat fatal - catat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Tragis memang dan pelaku pelanggaran bebas tidak mendapatkan sanksi hukum sama sekali.

Demikian pula terhadap kasus lain - tidak terkecali kasus pidana, perdata, ataupun tata usaha negara. Bagaimana dengan kasus perceraian?

Dalam hukum islam, dapat dilihat dalam surat 4:135 ( an Nisa:135 ) difirmankan jangan enggan bersaksi, yang lengkapnya penggalan ayatnya adalah sebagai berikut: "--- Dan jika kamu memutarbalikkan ( kata-kata ) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ".

Suami isteri dapat rukun kembali ataupun terjadi perceraian dalam rumah tangganya, semua bergantung pada para saksi yang diajukan para pihak dalam berperkara.

Alat Bukti Dalam Hukum Pidana

2010-05-19T06:00:00.000-07:00

Dalam Hukum Pidana kita ( baca KUHAP ) ditentukan ada beberapa alat bukti, yaitu:

1. keterangan saksi
2. keterangan akhli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa.
---> Lihat pasal 184 ayat 1 KUHAP

Dalam suatu wawancara di tv pernah ada perdebatan sahkah keterangan tersangka dipakai sebagai alat bukti ?

Tentu keterangan dari Tersangka sebagai alat bukti adalah sah. Namun permasalahannya bila dalam sidang pemeriksaan dihadapan majelis hakim hanya didasarka oleh keterangan Terdakwa saja, maka tentu saja satu alat bukti, menjadi sia sia belaka, artinya dianggap tidak ada alat bukti.

Hal ini sehubungan dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya. "

Alat Bukti Yaag SAH dan Alat Bukti Yang SEMPURNA

Kita terkadang lupa bahwa meskipun alat bukti yang diajukan adalah sah, namun dalam persidangan nantinya harus memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempuna sebagaimana diamanatkan oleh undang undang diatas ( pasal 183 KUHAP ).

Sehingga seandainya sudah ada pengakuan dari seorang Terdakwa namun itu belum cukup membuktikan kalau sudah ada wujud tindak pidana yang dilakukannya. Masih dibutuhkan minimal satu alat bukti lagi sampai alat buktinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bisa berupa keterangan saksi akhli, petunjuk, surat, dan keterangan saksi.

Tersangka Dan Hak Yang Melekat Padanya (3)

2010-05-16T04:32:00.000-07:00

Beberapa Hak menurut KUHAP yang menjadi kewenangan dari Tersangka adalah:

A. Memperoleh Berita Acara dari:

1. Pemeriksaan (BAP)
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan ( terhadap rumah, barang2 miliknya, ktp, atm dsb )
5. Penyitaan barang2 miliknya ( ktp, pasport, atm, ijasah dsb )

Karena merupakan hak dan authorithy dari Tersangka maka pelanggaran terhadap prosedur yang menyimpanginya akan berupa tindakan pelanggaran dan menjurus kearah perbuatan pidana. Solusinya dilaporkan ke Propam atupun Komisi Pengawas Kepolisian. Bila tetap tidak ada tindakan terhada pengaduan Tersangka maka ajukanlah prapradilan. Untuk itu tunggu posting selanjutnya.

Disamping itu seorang Tersangka berhak untuk :

1. Didampingi oleh juru bahasa, bila kurang /tidak fahambahasa Indonesia.
2. Didampingi seorang atau lebih Pengacra / advokad
3. Setuju ataupun tidak setuju dengan menolak Berita Acara Pemeriksaan.
4. Terhadap pertanyaan yang menjebak Tersangka berhak untuk diam, tidak menjawab
6. Keterangan harus bebas, tidak disiksa, tidak dijebak, tanpa rekayasa penyidik.
7. Mengajukan saksi a decharge ( yang meringankan ) terhadap dirinya.

Tersangka Dan Hak Yang Melekat Padanya

2010-05-13T05:31:00.001-07:00

(2)

Meskipun seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka namun itu bukan berarti semua hak keperdataanya hilang. Hak keperdataanya antara lain: berobat, beribadah, konsultasi dengan penasehat hukumnya ataupun advokadnya, hak untk memperoleh dan memilih sendiri advokadnya, hak untuk mendapat informasi dari dunia luar ( kecuali bila ditentukan lain oleh undang undang ), hak untuk dikunjugi oleh keluarga atupun kerabatnya dan masih banyak lagi yang lain.

Yang tak kalah pentingnya adalah apabila tersangka dikenakan penahanan, maka tersangka mempunyai hak untuk megajukan praperadilan.

Apakah pra peradilan itu?

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) pasal 77 (a) Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya pengakapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Sehingga apabila tersangka merasa prosedur atau tindakan aparat yang lain yang berkaitan dengan tata cara penangkan dan atau penahanannya dirasa adanya penyimpngan menurut undang undang maka dia berhak mengajukan praperadilan.

Kapan dan kepada siapa praperadilan diajukan dan siapa yang berhak mengajukannya?

Selanjutnya dalam bab yang sama yaitu Bab Praperadilan dalam KUHAP Bab X bagian Kesatu pasal 79 disebutkan:

(79) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penagkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Namun menurut saya ada suatu ganjalan dalam praperadilan ini.

Nah tunggu posting selanjutnya…..

Tersangka Dan Hak Yang Melekat Padanya.

2010-05-08T08:48:00.000-07:00

( 1 )
Dalam posting saya di situs www.adieb.net dengan judul “Baju Tahanan “, saya nyatakan kurang setuju dengan dikenakannya rompi yang bertuliskan huruf besar berlabel - Tahanan - bagi setiapTerdakwa yang dihadapkan ke-Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkaranya. Mengapa ?

Karena sebelum perkaranya diputus oleh Majelis Hakim, status Terdakwa masih belum bersalah, sampai dengan adaya putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tidak peduli apakah Terdakwa ditahan ataupun tidak ditahan.

Artinya meskipun sudah ada putusan baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, namun bila Terdakwa menyatakan banding atau kasasi maka harus menunggu dahulu putusan kasasi dari Mahkamah Agung apakah dia terbukti bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana.

Nah kalau sudah begini bagaimana bila Terdakwa dipermalukan dengan harus memakai baju tahanan?
Pertanyaan ini sebaiknya kita kembaikan pada azas hukum pidana yang berbunyi : Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege (= tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu ) Untuk lebih jelasnya lihat posting Azas Legalitas di blog ini.

Dalam kaitannya dengan azas ini, peraturan banyak dikaitkan dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Yang mesti diingat bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan undang undang yang mengikat bagi para pihak yang terlibat didalamnya.
Bagaimana dengan adanya azas praduga tak bersalah –?

Tunggu posting selanjutnya.

TERAPAN UNDANG UNDANG HAKI BAGI PARA BLOGER

2010-05-06T01:59:00.000-07:00

Era sekarang adalah era kemajuan teknologi terutama untuk teknologi informasi. Denagan kemajuan teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi bahkan mendapatkan informasi dari pihak lawan dalam seketika meskipun secara virtual., termasuk melakukan transaksi dalam segala bentuknya.

Kalau dahulu untuk mengemukakan ide, permasalahan dan sebagainya kepada rekan sejawat dan juga kepada publik harus melalui surat ataupun essay lewat media cetak dan itupun masuh menunggu dengan harap-harap cemas perkenan dari redaksi baik dipandang karena etika, validitas dan birokrasi dari media cetak, namun kini semua itu sudah dipangkas. Setiap individu dengan berbekal email yang dimilikinya ( name domain ) dapat dengan mudahnya mengexpresikan semua ide dan harapannya kedunia maya dengan gratis { mem-publish-kan ) atau secara populer setiap individu akan mudah menggelar publk issue sendiri, menjadi redaksi dan mengelola sendiri situs yang dibuatnya, baik berupa blog maupun situs lainnya.

Nah dalam berselancar dalam dunia maya atau lebih popular dengan browsing di-internet kini para bloger selain dituntut harus cermat untuk tidak bertindak kearah penghinaan ataupun pencemaran nama baik, harus diperhatikan juga masalah pelanggaran undang undang hak cipta atau biasa disebut HAKI.

Apakah sebenarnya hak atas kekayaan inteletual itu? Menurut undang undang hak cipta adalah:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( Ketentuan umum undang undang HAKI pasal 1 )

Karena hak cipta meliputi dan terkadang bermuara pada kekayaan yang nyata maka perlu diatur bagaimna pencipta ataupu pemegang hak cipta dapat dilindungi dari hasil karyanya. Dalam penjelasan UU HAKI disebutkan:

“ Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. “
Karenanya benarlah bila dikatakan Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada penciptanya ataupun pemegangn hak cipta.. Perlindungan ini selain merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual sebagai konsekuensi undang undang yang menyebutkan Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak ( pasal 3 ayat 1 ).

Di Indonesia hak cipta dilindungi melalui UU RI No.12 Tahun 1997 j.o. UU No.7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Perlindungan tambahan yang penting dalam UU Hak Cipta No. 12 tahun 1997 adalah hak atas pertunjukan, penyiaran, ketentuan-ketentuan lisensi, dan hak-hak moral. 6

Pergeseran Kepercayaan

2010-05-03T05:20:00.000-07:00

Baru baru ini setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, kilen saya dinyatakan gugatannya ditolak. Lalu saya sarankan untuk banding saja, karena alat bukti kuat dan valid sedangkan lawan haya mengajukan saksi yang kesemuanya justru menguatkan alat bukti dari klien saya

Namun apa jawabannya? Saya sendiri terkejut, karena dijawab " percuma saja pak, toh akhirnya akan kalah juga "

Lho kenapa kok begitu?

Dengan santai dijawab: Ini kan salah satu sisi dari mengapa hakim kurang mendapat kepercayaa dari masyarakat. Para Hakim hanya punya kewenangan tetapi hilang rasa keadilannya.

Waduh.......

Kita semua berharap masih ada para hakim yang mempunyai hati nurani dan rasa keadilan.

2008-12-14T07:04:00.000-08:00

Gratifikasi (1)

Dalam KUHP banyak pasal yang mengancam terhadap tindakan penggelapan termasuk yang ditujukan juga pada para pejabat, bahkan khusus untuk yang terakhir ini, pejabat, ditambah dengan pasal pemberatannya. Tentunya pejabat publik ataupun para penyelenggara negara.

Namun semenjak tahun 1960, pada era pemerintahan Bung Karno dirasakan perlunya aturan perundang undangan khusus diluar KUHP tentang “penggelapan” yang dilakukan oleh penyelenggara negara karena mendesaknya kondisi waktu itu. Keluarlah undang undang no. 24 th 1960 dengan mencabut 2 peraturan sebelumnya dari Penguasa Perang Pusat yang satu dari Kepala Staf AD tanggal 16 April 1950 no. Prt/Peperpu /013/1958, dan lainnya dari Kepala Staf AL tanggal 17 April 1958 Nr. Prt/Z.I/I/7

Mari kita cermati bagaimana definisi korupsi telah mengalamai perubahan seiring dengan semakin canggihnya perbuatan ataupun tindakan koruptor dalam melibas uang negara.

Yang disebut tindak pidana korupsi menurut versi undang undang no. 24 th 1960 ialah :

a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya dri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan lelonggaran kelonggaran dari negara atau masyarakat.
b. perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dan yang dilakukan dengan meyalahgunakan jabatan atau kedudukan,
c. kejahatan kejahatan tercantum dalam pasal 17 s/d pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210. 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP

Undang undang anti korupsi yang terbaru adalah tentang gratifikasi yang mendefinisikan korupsi tidak lagi sebagai jenis tindak kejahatan yang seragam namun cakupan semua tindak pidana tidak terkecuali asalkan memenuhi unsur pidana berikut ini :
• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.

Gratifikasi adalah hadiah pemberian uang., atau dikenal dalam bahasa Belanda dengan ejaan yang sama yaitu gratifikasi.

Gratifikasi adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, yang sampai saat ini telah menjerumuskan negara kita dalam kancah kemiskinan dan keterbelitan hutang sampai trilyunan rupiah.

Sebenarnya cocok juga bila korupsi dikatakan telah membuat negara kita goyah, karena korupsi secara harfiah diartikan dengan busuk, menggoyahkan dan kotor dalam bahasa aslinya ( arti corruptio dalam bahasa latin adalah busuk, rusak, menyogok menggoyahkan, memutarbalik, )

Dari data yang disiarkan oleh Tranparancy Internasional menyebutkan negara kita adalah negara terkorup didunia peringkat lima.

Bila kita cermati dari data diatas sebenarnya negara kita telah berusaha lebih dari lima decade berupaya memberantas korupsi, namun nyatanya upaya tersebut tidak mengurangi baik kualitas maupun kuantitas besaran korupsi bahkan justru malah membuahkan dampak yang lebih mengerikan, yaitu kita hidup dinegara dengan tingkat korupsi tertinggi didunia. Sungguh mengerikan.

Selama lima decade memberantas korupsi rupanya malah merupakan pembelajaran bagi koruptor untuk bertindak lebih licin. Sehingga tidak menutup kemungkinan korupsi akan dijadikan juga komoditi politik oleh para pejabat dan calon pejabat penyelenggara negara.

PHK Masal

2008-06-06T04:55:00.000-07:00

( 1 )

Ancaman Peradi sudah nampak sebelum keberangkatan delegasi ke Jakarta, tepatnya saat Pra Kongres di Hotel Majapahit jalan Tunjungan Surabaya Saat itu tersebar isu bahwa Peradi melalui iklannya di harian Kompas telah memberikan warning siapapun advokad anggota Peradi yang menghadiri Konggres Advokad nantinya di Jakarta baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dipecat dari keanggautaannya di Peradi.

Namun nyatanya ancaman itu tidak berlaku bagi para advokad yang menghendaki adanya konggres advokad sebagai realisasi undang-undang advokad. Hadir dalam konggres sebanyak 3000 orang lebih, yang kesemuanya berikrar siap dipecat dari Peradi.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assidiqi condong ke Peradi secara pribadi, sedangkan wakilnya di Mahkamah Konstitusi lebih adil dengan menyatakan pada saat masa transisi 2 tahun maka diserahkan pada organisasi advokad sedangkan pada saat selebihnya harus ada konggres advokad, yang berarti peran Peradi sudah selesai dan harus ada wadah tunggal yang dibentuk oleh para advokad sendiri.

Dalam kesempatan lain setelah terlaksananya konggres, pak Jimly, mungkin setelah melihat animo yang begitu besar dari para advokad yang menghadiri konggres advokad ( KAI ), terkait dengan ancaman PERADI yang ingin mencabut izin advokat bagi anggotanya yang ikut KAI. beliau menyikapinya dengan mengatakan “Kan tidak lucu kalau separuh anggota Peradi izinnya dicabut,” ujarnya di gedung MK, Selasa (3/6). “Orang bisa dipecat sebagai anggota. Tapi tak bisa dipecat dari profesinya,”. Pernyataan ini dapat dilihat di Hukumonline tanggal 4 Juni 2008.

Nah bila pemecatan ini benar terlaksana akan ada PHK masal bagi anggota Peradi yang ikut KAI ( Konggres Advokad Indonesia ).

azas legalitas

2008-06-02T03:32:00.000-07:00

Asas Legalitas

Kalimat pertama dalam KUHP berupa irah-irah yang tentunya wajib diikuti oleh para hakim dan penuntut umum berbunyi:

“ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. “ Biasanya dinamai Azas Legalitas.

Inilah azas dalam pelaksanaan pidana di Indonesia, yang diadopsi dari rekomendasi regulasi hak asasi manusia, yang populer diucapkan dengan “ nullum delictum nulla poena sine praevia lege “ ( dalam bahasa Indonesia berbunyi - tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu. )

Pertama sekai kalimat ini diperkenalkan oleh sajana hukum Jerman bernama von Feuerbach. Memang nampaknya sederhana apa yang disampaikan von Feuerbach , akan tetapi marilah kita cuplik sedikit dari UU no. 39 th 1999 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: “ Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. “

Kalu kita cermati maka ada beberapa hal yang dikategorikan seseorang dapat dipidana menurut azas legalitas:

1. tidak boleh dituntut untuk dihukum
2. ataupun dijatuhi pidana
3. adanya aturan perundang-undangan yang sudah ada
4. tidak berlaku surut.

Namun bagaimana bila itu dilanggar oleh hakim ataupun penuntut umum?

Rasanya sulit dalam sistem hukum kita meskipun ada Komisi Yudisial dan Komisi Pengawas Kejaksaan.

Prosesnya dan realitasnya sulit diaplikasikan dilapangan.

Catatan ini dibuat karena saya sendiri mendapati kasus sebagaimana disebutkan diatas dan nyatanya budaya ewuh pakewuh ( langgam pergaulan dalam tatanan suku Jawa yang berarti “ penuh toleransi dan menjaga silaturahmi lintas korps “ ) masih menyelubungi para penegak hukum.

Mulai Diari

2008-05-14T05:35:00.000-07:00

14 Mei 2008

Hari ini saya selesai sidang sebuah perkara pidana - sebagai seorang advokad tentunya. Karena terdorong oleh masukan masukan yang meyimpang dari kewajibam hukum saya, terispirasilah untuk memulai membuat blog diinternet.

Tentunya dengan harapan memperoleh komentar yang positip dari sesama insan, tak perduli apakah itu insan hukum atau awam sekalipum Saya tunggu!