KORUPSI - warisan terjelek

Sebenarnya korupsi sudah dikenal sejak awal abad yang lalu. Tepatnya dalam dekade awal abad 20 bila dihitung dalam pereiode awal penjajahan Balanda di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi sudah dikenal sebelum abad penjajahan termasuk masa masa pemerintahan kerajaan  di Indonesia ( Nusantara ).

Kini kita “ boleh berbangga diri “. karena peringkat korupsi di Indonesia sudah melejit sedemikian tinggi, hasil evaluasi yang diadakan oleh lembaga Transparansi Intermasional menunjukkan peringkat kita sudah menjadi peringkat 100 dari 183 didunia perkorupsian. Opo ora hebat?

Bersama sama dengan negara Argentina, Benin, Burkinafaso, Djibouti, Gabon, Indonesia, Madagascar dan Malawi kita telah menduduki kategori 3 dan peringkat 100 –

HARUSKAH UANG NEGARA YANG DITILEP KORUPTOR

 Terkejut juga saya ketka mendapatkan SP2HP tentang kemajuan kasus korupsi  yang dilaporkan  klien saya ke pihak Polisi. Dinyatakan masih kurang memenuhi sayarat karena tidak ada uang negara yang dirugikan.

Demikian juga kadang kita mendengar pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa korupsi harus ada kaitannya dengan uang negara.

Benarkah demikian? Marilah kita cermati beberapa peraturan tentang tindak pidana korupsi yang berlaku sebagai hukum positip di Indonesia, sebagaimana dicantumkan dibawah ini:

Adakah Korupsi Gurem? Untuk mengejar target kuantitas?

   Bulan ini rasanya kurang enjoy untuk posting, namun tiba tiba tergerak juga karena beberapa saat yang lalu ditawari teman kasus korupsi di Pengadlan Tipikor untuk mendampingi jadi penasehat hukumnya.

Yang menggelitik bukan fee atau uang jasa hukum yang diberikan namun lebih dari besaran nilai yang di dakwakan oleh pihak kejaksan pada calon klien. Awalnya saya sempat terkejut juga, macam apa ini. Yang trilunan belum terselesaikan dan masih berkutat pada keterangan tersangka, yang berarti belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor namun kasus yang ada ditangan saya ini kok …

BANGSA KULI ?? TAK USAHLAH

Kampung isteri saya sudah banyak berubah dengan bertumbuhnya gedung dan perumahan yang “ layak huni “ yang rata rata pemiliknya, baik isteri ataupun suaminya bekerja sebagai TKW/TKI. Nampak keceriaan dari keluarga yang ditinggalkan oleh para TKI kita karena merasa kehidupan mereka mengalami peningkatan, paling tidak rumah mereka sudah berlantai keramik dan memperoleh fasilitas aliran listrik dari PLN

Sedangkan dilain pihak ada tetangga lain yang sekeluarga bercita cita dan  berusaha mementingkan sekolah untuk anak anaknya demi masa depannya, sepertinya ketinggalan jauh, sehingga berkesimpulam mengejar pendidikan terlampau tinggi tidak akan berarti, toh dengan bekerja sebagai TKI diluar negeri akan lebih instant untuk memperoleh kelayakan hidup. Inikah sebuah parodi kehidupan?

PELUANG KERJA

Banyak pihak menyadari bahwa masalah anak jalanan bukan hanya sekedar memberikan efek jera pada mereka, namun yang lebih utama adalah menyadarkan bahwa mereka harus mempunyai cita cita dimana ada dunia lain yang lebih menjanjikan dalam kehidupan. Diantara semua itu juga ada pernyataan mensos dalam kabinat SBY sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Kita sudah membuat MoU dengan tujuh kementrian untuk bersama-sama bagaimana anak-anak ini diselamatkan dari jalanan. Jadi mereka harus sekolah, harus memiliki cita-cita, harus diupayakan mereka mampu meraih cita-citanya.